PALANGKA RAYA – Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Yohannes Freddy Ering, menegaskan bahwa DPRD siap mengawal pemerintah provinsi dalam menentukan prioritas pembangunan di tengah tantangan fiskal yang semakin berat.
Ia menyoroti proyeksi penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada 2026, serta Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat yang belum sepenuhnya terealisasi.
Menurutnya, kondisi tersebut harus diantisipasi sejak dini agar tidak mengganggu agenda pembangunan.
“Kalau APBD terlalu jauh menurun, tentu akan berdampak besar. Karena itu, DPRD mendorong agar pemerintah daerah lebih fokus mengejar DBH dari pusat, karena ada peluang yang bisa dimaksimalkan,” ujarnya, baru-baru ini.
Freddy menekankan, pembangunan di Kalteng tetap harus berjalan dengan fokus pada sektor-sektor vital.
“Yang perlu didahulukan adalah kebutuhan mendesak, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan,” tegasnya.
Selain itu, ia juga mendukung kebijakan perpanjangan program pemutihan pajak sebagai langkah edukatif untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat.
Meski begitu, Freddy mengingatkan agar program ini tidak menjadi kebiasaan yang membuat wajib pajak terus menunda pembayaran.
“Harapannya, kepatuhan meningkat. Dari 50 persen bisa naik menjadi 70 persen. Tapi masyarakat juga harus sadar, membayar pajak adalah tanggung jawab bersama,” jelasnya.
Freddy menegaskan, DPRD akan terus berperan aktif mengawasi sekaligus mendorong pemerintah provinsi agar pembangunan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat meski kondisi fiskal sedang menantang. (*)
