PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) menegaskan pentingnya kepatuhan perusahaan dalam mendukung pembangunan daerah.
Salah satu fokus kebijakan ialah optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) melalui sektor bahan bakar minyak (BBM) dan pajak daerah.
Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo, menyebutkan potensi PAD dari BBM mencapai Rp 3 triliun. Namun, realisasi yang diperoleh baru sekitar Rp 1,2 triliun.
“Masih ada Rp 1,8 triliun yang bisa kita dorong kalau seluruh perusahaan membeli BBM di Kalteng,” ujar Edy, baru-baru ini.
Ia menambahkan, Pemprov kini sedang melakukan inventarisasi perusahaan yang masih membeli BBM dari luar daerah. Langkah ini untuk memastikan kepatuhan sekaligus mengoptimalkan potensi yang ada.
Sementara itu, Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran, menekankan agar kontribusi perusahaan tidak hanya terbatas pada pembelian BBM di daerah, tetapi juga menyangkut kewajiban lain.
Dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Daerah 2025, Agustiar meminta perusahaan membayar gaji karyawan melalui Bank Kalteng, menyimpan dana di bank daerah, serta melunasi pajak alat berat di Kalteng.
“Kontribusi nyata perusahaan sangat dibutuhkan. Dengan kedisiplinan dan kebersamaan, pendapatan daerah bisa meningkat, sehingga manfaatnya kembali ke masyarakat,” tegas Agustiar. (*)
