PALANGKA RAYA – Suasana depan Gedung DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) pada Senin (1/9/2025) dipenuhi ratusan mahasiswa dan pemuda dari Aliansi September Hitam serta Cipayung Plus.
Dengan semangat kebersamaan, mereka menggelar aksi demonstrasi damai untuk menyuarakan berbagai persoalan bangsa hingga masalah lokal yang dirasakan masyarakat.
Para peserta aksi menegaskan, perjuangan mereka bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk nyata mengawal demokrasi agar kebijakan pemerintah tetap sejalan dengan kepentingan rakyat.
Dalam orasinya, Aliansi September Hitam menyampaikan sejumlah tuntutan strategis, di antaranya:
- Mendesak DPR RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat.
- Menolak RUU Polri serta meminta pencabutan UU TNI, sekaligus mendesak revisi RKUHAP yang dianggap berpotensi melegitimasi tindakan represif aparat, menolak kenaikan gaji, tunjangan, dan dana pensiun anggota dewan.
- Meminta evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pemerintah daerah.
Sementara Cipayung Plus menambahkan poin-poin yang lebih menekankan pada isu lokal, yakni:
- Mendesak DPR menggunakan hak angket untuk menurunkan Kapolri.
- Menuntut DPRD Kalteng membuat perda untuk meninjau kebijakan PHK dan menjamin upah adil bagi buruh perkebunan, tambang, tani, hingga pelaku UMKM.
- Menolak kenaikan gaji dan tunjangan DPRD Kalteng.
- Mendesak penanganan serius terhadap sengketa tanah yang kerap terjadi di masyarakat.
- Menolak kenaikan PBB/NJOP serta tarif BPJS di Kalteng.
- Menuntut pembatalan kebijakan kenaikan gaji pejabat di tingkat nasional.
Ketua DPRD Kalteng, Arton S. Dohong, yang hadir menemui massa menyambut positif jalannya aksi tersebut. Ia menilai para mahasiswa dan pemuda berhasil menunjukkan wajah demokrasi yang santun dan bertanggung jawab.
“Aksi ini berjalan dengan tertib. Mahasiswa, para pemuda dan masyarakat menunjukkan bahwa menyampaikan aspirasi bisa dilakukan tanpa menimbulkan kekacauan. Mereka patut diapresiasi,” kata Arton.
Ia menegaskan, seluruh aspirasi tidak akan berhenti di meja DPRD. “Kami akan meneruskan tuntutan ini ke pemerintah pusat, termasuk ke Menteri Dalam Negeri dan Sekretariat DPR RI. Ini komitmen kami,” tambahnya.
Aksi damai itu ditutup dengan penyerahan berkas tuntutan resmi dari Aliansi September Hitam dan Cipayung Plus kepada pimpinan DPRD Kalteng, menandai langkah lanjutan perjuangan mereka untuk kepentingan rakyat. (*)
