PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) berkomitmen menjaga keseimbangan fiskal daerah dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, dengan tetap memprioritaskan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo, saat membacakan pidato pengantar Gubernur dalam Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng, Senin (13/10/2025).
“Penyusunan APBD 2026 dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, termasuk menyesuaikan rencana belanja dengan besaran dana transfer dari pemerintah pusat,” ujar Edy.
Ia menegaskan, kebijakan fiskal daerah diarahkan untuk memastikan anggaran dapat digunakan secara efisien dan tepat sasaran, dengan fokus pada program prioritas yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Pengelolaan belanja dilakukan secara efektif dan efisien serta diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik. Belanja yang belum menjadi prioritas akan dirasionalisasi agar kualitas keluaran belanja daerah meningkat,” katanya.
Edy juga menyampaikan bahwa dalam penyusunan Rancangan APBD 2026, Pemprov Kalteng memperhatikan kebijakan umum anggaran (KUA) dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Sementara itu, Ketua DPRD Kalteng, Arton S. Dohong, menyebutkan bahwa rapat paripurna tersebut merupakan bagian dari tahapan penting pembahasan Raperda APBD 2026.
“DPRD akan mengawal seluruh proses pembahasan agar rancangan anggaran benar-benar sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah dan kebutuhan masyarakat,” ungkapnya.
Melalui APBD 2026, pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat struktur ekonomi daerah, mendorong pemerataan pembangunan, serta menjaga stabilitas keuangan daerah yang berkelanjutan. (*)
