DPRD Kalteng Minta Evaluasi Total Program MBG Usai 27 Siswa Keracunan

Wakil Ketua II DPRD Kalteng, M Ansyari.
banner 468x60

PALANGKA RAYA – Kejadian keracunan yang dialami 27 siswa SDN 3 Bukit Tunggal, Palangka Raya, setelah menyantap burger dari program Makanan Bergizi Gratis (MBG), baru-baru ini memicu desakan evaluasi menyeluruh terhadap program yang digadang-gadang untuk meningkatkan gizi pelajar itu.

Bacaan Lainnya

Wakil Ketua II DPRD Kalimantan Tengah, M. Ansyari, menegaskan bahwa keselamatan dan kesehatan siswa harus menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan MBG.

Ia meminta Badan Gizi Nasional (BGN) Regional Kalteng segera melakukan langkah investigasi untuk mengetahui penyebab pasti keracunan.

“Ini menyangkut anak-anak kita. Jangan sampai program yang niatnya baik justru menimbulkan masalah kesehatan. Evaluasi total harus dilakukan, mulai dari dapur, distribusi, hingga mitra pelaksana,” tegasnya, Jumat (3/10/2025).

Menurut Ansyari, mitra penyedia makanan tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan. Standar higienitas dapur, kelayakan bahan baku, hingga kualitas distribusi harus benar-benar dijaga.

“Menyiapkan ribuan porsi setiap hari memang berat, tapi itu bukan alasan untuk menurunkan standar. Kalau tidak sanggup, lebih baik dihentikan sementara daripada membahayakan siswa,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya penyesuaian menu dengan kondisi daerah, terutama wilayah pelosok yang sering mengalami keterbatasan bahan makanan segar.

Namun, keterbatasan itu, kata Ansyari, tidak boleh menjadi pembenaran untuk menyajikan makanan yang tidak layak konsumsi.

Selain itu, ia menyoroti distribusi makanan yang dinilai rawan menimbulkan masalah. Jarak sekolah yang jauh dari dapur penyedia berpotensi membuat makanan tidak lagi segar saat sampai di tangan siswa.

“Tantangan teknis seperti distribusi harus diperhatikan. Kalau terlambat, makanan bisa rusak, dan itu sangat berisiko,” katanya.

Terkait kasus keracunan yang menimpa 27 siswa, Ansyari mendesak dilakukan uji laboratorium agar penyebab pasti dapat diketahui.

Hasilnya, lanjut dia, harus dijadikan dasar untuk memperbaiki sistem MBG ke depan.

“Masyarakat juga perlu aktif melapor jika menemukan masalah serupa. Jangan sampai program ini terus berjalan tanpa evaluasi. Ingat, yang dipertaruhkan adalah kesehatan anak-anak kita,” pungkasnya. (*)

+ posts

Pos terkait