BALIKPAPAN – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Edy Pratowo mengungkapkan keprihatinannya atas masih kecilnya alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) bagi daerah penghasil sumber daya alam (SDA).
Hal ini disampaikannya usai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Gubernur di Hotel Novotel Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Rabu (9/7/2025).
Rakor yang mengangkat tema “Sinergi Daerah Penghasil Sumber Daya Alam untuk Menggali Potensi Dana Bagi Hasil Sektor Pertambangan, Kehutanan, dan Perkebunan Guna Penguatan Fiskal Daerah” ini dipimpin Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan dihadiri sejumlah gubernur dari provinsi penghasil SDA di Indonesia.
Edy menyebutkan bahwa selama ini Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang masuk ke pemerintah pusat sangat besar, namun DBH yang dikembalikan ke daerah penghasil masih jauh dari harapan.
“Kalau ini bisa lebih proporsional, daerah penghasil akan lebih mandiri secara fiskal untuk membiayai pembangunan,” jelasnya.
Ia mencontohkan, untuk Kalteng terdapat dana kurang bayar DBH tahun 2023 sekitar Rp625 miliar lebih dan dana rekon 2024 yang belum cair sekitar Rp300 miliar lebih.
“Kalau terealisasi, hampir Rp1 triliun bisa kita gunakan untuk menyelesaikan masalah infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Edy berharap, melalui forum ini, pemerintah pusat dapat lebih terbuka dalam pembagian hasil, sehingga daerah penghasil SDA bisa mengoptimalkan pembangunan demi kesejahteraan rakyatnya. (*)
