PALANGKA RAYA – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo, menyampaikan pendapat akhir pemerintah terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan serta Anggota DPRD, sekaligus menanggapi Pemandangan Umum Fraksi terkait Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029.
Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025 DPRD Kalimantan Tengah ini dilaksanakan pada Rabu (18/6/2025) di Palangka Raya dan dihadiri sejumlah pejabat, termasuk Kepala BKD, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Kepala Biro Administrasi Pimpinan, serta unsur Forkopimda.
Dalam sambutannya, Edy menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan dukungan terhadap pembahasan Raperda RPJMD untuk tahap selanjutnya.
“Kami berterima kasih kepada seluruh fraksi pendukung DPRD yang menyetujui pembahasan lanjutan Raperda RPJMD sesuai mekanisme yang berlaku,” ujarnya.
Merespons Fraksi PDI Perjuangan, Pemprov menyatakan komitmennya menegakkan Perda tentang pembatasan pembakaran hutan dan lahan, dengan tetap menghargai kearifan lokal sesuai misi pembangunan daerah.
Sementara terhadap Fraksi Partai Golkar, yang menekankan pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Edy menyampaikan bahwa pemerintah terus berinovasi melalui Tim Optimalisasi Pendapatan Daerah untuk menggali sumber penerimaan baru di luar sektor pajak dan retribusi.
Pemerataan pembangunan menjadi fokus tanggapan kepada Fraksi Gerindra dan NasDem. Edy menekankan bahwa RPJMD sudah mengarah pada kebijakan yang memberi perhatian khusus bagi zona timur Kalimantan Tengah.
“Zona timur akan menjadi prioritas pembangunan dibanding zona tengah dan barat, mengingat potensi sektor industri dan logistik yang dimilikinya,” jelasnya.
Untuk Fraksi Partai Demokrat, Edy menjelaskan bahwa pembangunan Rumah Sakit Provinsi di Palangka Raya telah dimulai pada 2024 dengan pembuatan jalan dan fondasi, serta telah dialokasikan anggaran lanjutan pada tahun 2025.
Ia juga menyoroti perlunya perhatian terhadap kesenjangan wilayah. Zona timur menjadi titik fokus dalam strategi pengurangan ketimpangan, terutama melalui pengembangan sektor-sektor unggulan seperti industri pengolahan dan perdagangan.
Di akhir sambutannya, Edy menyatakan bahwa hal-hal teknis lainnya akan dibahas lebih lanjut dalam rapat kerja gabungan bersama DPRD.
“Kami berharap sinergi antara pemerintah dan DPRD terus terjalin untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah,” pungkasnya. (*)
