PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha sebagai langkah nyata mempercepat pembangunan yang adil dan merata di seluruh wilayah provinsi.
Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi yang digelar bersama pimpinan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), asosiasi dunia usaha, serta pimpinan perusahaan sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perusahaan wajib pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pada Kamis (12/6/2025).
“Ini bukan hanya soal koordinasi. Ini bentuk komitmen kita bersama untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah dengan menggali dan mengelola potensi PAD secara maksimal,” tegas Agustiar.
Gubernur meminta para pelaku usaha menunjukkan komitmen melalui kepatuhan membayar pajak, penggunaan layanan Bank Pembangunan Daerah (Bank Kalteng) dalam transaksi keuangan, serta penggunaan kendaraan operasional berpelat Kalimantan Tengah.
Ia juga mendorong pelaku usaha untuk merekrut tenaga kerja lokal, menyalurkan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, serta memastikan pembelian bahan bakar dilakukan di dalam wilayah Kalimantan Tengah guna mendukung penerimaan dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
“Potensi pajak dari alat berat, air permukaan, bahan bakar, hingga mineral bukan logam dan batuan masih sangat besar. Namun, banyak yang belum tergarap akibat pendataan yang belum maksimal dan lemahnya integrasi antarlembaga,” kata Agustiar.
Ia menyoroti masih adanya alat berat yang tidak terdata, pengguna air permukaan yang belum tercatat, hingga kendaraan operasional perusahaan yang masih menggunakan pelat luar daerah. Hal ini dinilai menjadi penyebab kebocoran potensi penerimaan daerah.
Untuk itu, menurutnya, perlu diterapkan langkah-langkah strategis dan terpadu, seperti penguatan integrasi data antar-instansi, serta komitmen sinergis dari seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah.
Di sisi lain, Wakil Gubernur Edy Pratowo menambahkan bahwa penguatan PAD merupakan fondasi utama dalam menghadirkan pembangunan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk di wilayah pedalaman.
“Peningkatan PAD bukan semata-mata untuk angka, tetapi demi pemerataan pembangunan dan kesejahteraan yang bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Kalteng,” ujar Edy. (*)
