Indra Gunawan Dilantik Jadi Pj Bupati Barito Utara, Gubernur Minta Fokus Sukseskan PSU

Kegiatan pelantikan Indra Gunawan sebagai Pj Bupati Barito Utara oleh Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran, Kamis malam, (29/5/2025).
banner 468x60

PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, resmi melantik Indra Gunawan sebagai Penjabat (Pj) Bupati Barito Utara pada Kamis malam (29/5/2025) di Istana Isen Mulang, Palangka Raya.

Pelantikan ini dilakukan sebagai bagian dari persiapan menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di kabupaten tersebut.

Dalam sambutannya, Gubernur menekankan pentingnya peran Pj Bupati dalam menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN) serta memastikan penyelenggaraan PSU berlangsung aman, adil, dan demokratis.

Bacaan Lainnya

“Saya tekankan agar Pj Bupati beserta seluruh jajaran menjaga netralitas birokrasi dan mendukung penuh kelancaran PSU. Ini bukan hanya soal administrasi, tapi bagian dari proses demokrasi yang harus dijaga dengan sungguh-sungguh,” ujar Agustiar.

Ia juga mengingatkan seluruh pihak, termasuk masyarakat dan pemangku kepentingan, untuk turut berperan dalam menciptakan situasi yang kondusif.

“Stabilitas daerah adalah kunci. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan mendukung proses yang jujur dan transparan,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, turut diserahkan Surat Keputusan Penunjukan Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Barito Utara kepada Melly Novita.

Ketua TP PKK Provinsi Kalteng, Aisyah Thisia Agustiar Sabran, berharap kepengurusan baru dapat bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mendukung program-program pemberdayaan keluarga.

Acara pelantikan dihadiri oleh jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, unsur Forkopimda, dan sejumlah tamu undangan.

Indra Gunawan sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri.

Dengan penunjukan ini, ia akan mengemban tugas sebagai Pj Bupati selama masa transisi pemerintahan di Barito Utara.

Pelantikan ini sekaligus menjadi awal dari upaya penguatan tata kelola pemerintahan di daerah dalam menghadapi pelaksanaan PSU serta memastikan pelayanan publik tetap optimal selama periode transisi. (*)

+ posts

Pos terkait