PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah resmi memperkenalkan Whistleblowing System (WBS) sebagai kanal pengaduan bagi peserta didik.
Peluncuran dilakukan di sela kegiatan penutupan Polisi Keamanan Sekolah (PKS) di Bundaran Besar Palangka Raya, belum lama ini.
WBS disiapkan sebagai sistem pelaporan yang memberikan ruang bagi siswa untuk menyampaikan berbagai persoalan di lingkungan sekolah, seperti perundungan (bullying), kekerasan, pelanggaran tata tertib, hingga dugaan penyimpangan lainnya.
Inovasi ini diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan internal sekaligus menciptakan suasana belajar yang aman dan kondusif.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah, Muhammad Reza Prabowo, mengatakan bahwa kehadiran WBS merupakan bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam melindungi hak-hak peserta didik.
“Melalui sistem ini, siswa memiliki saluran resmi untuk melapor. Setiap aduan akan ditangani sesuai prosedur yang berlaku, sehingga tidak ada persoalan yang terabaikan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, laporan yang masuk akan melalui proses verifikasi dan tindak lanjut secara profesional, dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan rasa aman sekaligus mendorong keberanian siswa dalam menyampaikan keluhan.
Reza juga menegaskan bahwa pembangunan sektor pendidikan harus berjalan seiring antara peningkatan kualitas akademik dan pembentukan karakter.
Lingkungan sekolah yang bebas dari kekerasan dan intimidasi menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan tujuan tersebut.
Dinas Pendidikan Kalteng pun mengimbau seluruh satuan pendidikan untuk aktif menyosialisasikan Whistleblowing System kepada siswa dan tenaga pendidik, agar sistem ini dapat dimanfaatkan secara optimal.
Dengan peluncuran WBS, Pemprov Kalteng menegaskan komitmennya dalam menghadirkan inovasi kebijakan yang mendukung terciptanya ekosistem pendidikan yang aman, transparan, dan berintegritas di Bumi Tambun Bungai. (*)
