PALANGKA RAYA – Anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) dari Fraksi Partai Demokrat, Muhajirin, menilai bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak akan maksimal tanpa adanya langkah nyata dari pemerintah daerah dalam menerapkan sistem digital yang efisien dan transparan.
Menurutnya, penerapan digitalisasi dalam sistem keuangan daerah, terutama melalui pembayaran non-tunai, menjadi solusi untuk menutup celah kebocoran pendapatan serta mempercepat proses pelayanan publik.
“Strategi peningkatan PAD seharusnya mencakup langkah-langkah efisiensi, transparansi, dan digitalisasi penerimaan, misalnya melalui penerapan pembayaran non-tunai di seluruh layanan publik,” kata Muhajirin, belum lama ini.
Ia menyoroti masih digunakannya sistem pembayaran tunai di Kantor SAMSAT Provinsi Kalteng.
Padahal, menurutnya, penggunaan sistem non-tunai seperti QRIS bisa diterapkan di loket kasir untuk mempermudah transaksi masyarakat dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.
“Kalau di SAMSAT saja pembayaran sudah bisa dilakukan lewat QRIS, maka potensi kebocoran bisa ditekan dan proses pelayanan jadi lebih cepat dan aman,” tegasnya.
Muhajirin juga berharap Pemprov Kalteng segera memperbaiki strategi peningkatan PAD dengan menambahkan unsur digitalisasi secara konkret, agar tata kelola keuangan daerah semakin baik dan berdaya saing.
“Langkah ini penting agar PAD Kalteng terus meningkat sejalan dengan semangat transparansi dan akuntabilitas publik,” pungkasnya. (*)
