PALANGKA RAYA – Anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Yohannes Freddy Ering, menyatakan keyakinannya bahwa program pembangunan daerah tetap dapat berjalan sesuai arah visi dan misi Gubernur serta Wakil Gubernur periode 2025–2030, meski alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 mengalami penurunan.
Menurut Freddy, penurunan APBD akibat berkurangnya dana transfer dari pusat bukan menjadi alasan untuk melemahkan semangat pembangunan.
Justru, kondisi tersebut harus menjadi dorongan untuk melakukan efisiensi dan perencanaan yang lebih strategis.
“Visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD gubernur dan wakil gubernur 2025–2030 sangat bagus. Semua sudah diarahkan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kalteng. Hanya saja, tentu kita harus menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” ujar Freddy di Palangka Raya, Senin (3/11/2025).
Ia menegaskan, penyesuaian tersebut hanya bersifat teknis dan tidak akan mengubah substansi kebijakan pembangunan yang telah dirumuskan.
Menurutnya, semangat untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan tetap menjadi komitmen bersama antara pemerintah daerah dan DPRD.
“Tantangan fiskal memang ada, tetapi bukan berarti program tidak bisa berjalan. Kita hanya perlu menyusun prioritas dan mengelola anggaran secara lebih efisien,” tambahnya.
Dengan APBD 2026 yang diproyeksikan sekitar Rp7 triliun, Freddy mendorong agar pemerintah daerah memusatkan penggunaan anggaran pada sektor yang berdampak langsung bagi masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan peningkatan ekonomi lokal.
“Rasionalisasi dan efisiensi harus dilakukan, terutama pada belanja modal dan belanja langsung. Jangan ada pemborosan anggaran di tengah situasi seperti sekarang,” tegasnya.
Freddy juga mengajak semua pihak untuk memperkuat kerja sama dan kolaborasi lintas sektor, baik dengan pemerintah pusat maupun pihak swasta, guna mengoptimalkan sumber pendanaan pembangunan.
Ia menilai, kreativitas pemerintah daerah dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga penting agar Kalteng tidak terlalu bergantung pada dana transfer pusat.
“Kita harus lebih kreatif dan adaptif. Kalau PAD bisa ditingkatkan, tentu ruang fiskal daerah makin kuat dan program prioritas bisa lebih cepat diwujudkan,” ucapnya.
Freddy optimistis, dengan kerja sama yang solid antara eksekutif dan legislatif, visi-misi pembangunan Kalteng 2025–2030 dapat terealisasi secara bertahap dan memberi manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat. (*)
