PALANGKA RAYA – Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Lohing Simon, menyoroti masih banyaknya jalan rusak di berbagai wilayah provinsi ini.
Ia menilai kondisi itu merupakan bukti nyata belum meratanya kebijakan anggaran pembangunan infrastruktur antara pusat dan daerah.
Menurutnya, persoalan kerusakan jalan bukan karena lemahnya perhatian pemerintah daerah, tetapi karena minimnya alokasi dana dari pemerintah pusat, khususnya untuk perbaikan dan pemeliharaan jalan berstatus nasional.
“Ruas jalan negara menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR. Jadi kalau anggaran dari pusat turun, otomatis berdampak pada kemampuan daerah menangani kerusakan jalan,” ujarnya, Senin (3/11/2025).
Lohing menjelaskan, kondisi geografis Kalteng yang luas dan didominasi wilayah hutan serta lahan gambut menyebabkan pembangunan infrastruktur memerlukan biaya besar.
Namun, anggaran dari pusat justru mengalami penurunan drastis dibanding beberapa tahun lalu.
“Sebelum tahun 2025, dana pusat untuk penanganan jalan di Kalteng bisa mencapai Rp1 triliun per tahun. Sekarang turun tajam, bahkan tidak sampai 30 persen dari angka itu. Padahal, kebutuhan meningkat setiap tahun,” ungkapnya.
Dirinya menyebut, dengan dana terbatas, upaya perbaikan jalan di berbagai daerah seperti Barito Utara, Gunung Mas, dan Seruyan tidak bisa berjalan optimal.
Akibatnya, masyarakat di wilayah pedalaman masih harus menghadapi akses jalan yang rusak parah, terutama saat musim hujan.
“Kondisi ini menimbulkan dampak ekonomi yang besar. Jalan rusak membuat biaya transportasi meningkat, hasil pertanian sulit keluar, dan harga barang kebutuhan pokok ikut naik,” tegasnya.
Lohing menambahkan, DPRD Kalteng melalui Komisi IV akan terus berupaya memperjuangkan peningkatan alokasi dana dari pusat.
Ia berharap pemerintah pusat lebih memperhatikan aspek keadilan pembangunan antara wilayah barat dan timur Indonesia.
“Kalteng adalah provinsi yang luas dan punya peran penting dalam sektor energi serta pangan nasional. Sudah seharusnya pemerintah pusat memberikan dukungan lebih besar untuk pembangunan infrastruktur di sini,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan, infrastruktur jalan merupakan kunci penggerak ekonomi dan pemerataan pembangunan. Tanpa jalan yang baik, pertumbuhan daerah akan sulit bergerak cepat.
“Kalau pusat serius ingin mempercepat pemerataan ekonomi, maka harus dimulai dari infrastruktur dasar, yakni jalan. Karena jalan adalah penghubung utama semua aktivitas masyarakat,” pungkas Lohing. (*)
