JAKARTA – Pemerintah Kota Palangka Raya kembali menorehkan capaian positif dalam ajang nasional dengan meraih predikat BB (Sangat Baik) pada Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025.
- DPRD Minta Penetapan Sekda Kalteng Tak Berlarut, Pastikan Transisi Kepemimpinan Berjalan Lancar
- DPRD Kalteng Minta Raperda Penanaman Modal Berorientasi Kesejahteraan, Pemprov Dorong Investasi Bernilai Tambah
- Silaturahmi Gubernur Kalteng dan Yovie Widianto Perkuat Komitmen Majukan Ekonomi Kreatif Daerah
Selain itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palangka Raya juga berhasil memperoleh penghargaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Penghargaan tersebut diserahkan dalam kegiatan SAKIP dan Zona Integritas Award 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rabu (11/2/2026), di Aula Kementerian PANRB, Jakarta Selatan.
Ajang ini merupakan puncak evaluasi nasional terhadap penerapan sistem akuntabilitas kinerja serta pembangunan Zona Integritas di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Evaluasi dilakukan secara komprehensif untuk memastikan reformasi birokrasi berjalan efektif dan berorientasi pada hasil.
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB, Erwan Agus Purwanto, dalam laporannya menyampaikan bahwa SAKIP menjadi instrumen strategis untuk menjamin keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja.
Dengan sistem tersebut, instansi pemerintah didorong untuk menyusun program yang terukur serta mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran secara transparan.
Ia juga menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas bertujuan menciptakan unit kerja yang memiliki integritas tinggi, sistem pengawasan yang kuat, serta pelayanan publik yang profesional dan bebas dari praktik korupsi.
Menteri PANRB, Rini Widyantini, menekankan bahwa reformasi birokrasi harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Penguatan akuntabilitas dan integritas aparatur, menurutnya, menjadi landasan utama dalam membangun pemerintahan yang kredibel dan responsif.
Predikat BB yang diraih Pemko Palangka Raya menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya yang berada pada predikat B. Capaian ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam memperkuat manajemen kinerja, menyelaraskan program dengan sasaran pembangunan, serta meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran.
Sementara itu, penghargaan WBK yang diterima DPMPTSP Kota Palangka Raya menjadi bukti komitmen dalam membangun sistem pelayanan perizinan dan investasi yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kemudahan layanan bagi masyarakat dan pelaku usaha.
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, menyampaikan bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil sinergi dan kerja kolektif seluruh jajaran pemerintah daerah.
“Capaian ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat reformasi birokrasi, meningkatkan integritas aparatur, dan memastikan setiap program pemerintah memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, Pemerintah Kota Palangka Raya akan terus mendorong inovasi serta pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik guna meningkatkan transparansi dan efisiensi.
Dengan capaian tersebut, Pemerintah Kota Palangka Raya diharapkan dapat mempertahankan konsistensi dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. (*/hms)
