DPRD Kalteng Ingatkan RKPD 2027 Harus Berbasis Evaluasi dan Aspirasi Publik

Wakil Ketua III DPRD Kalteng, Junaidi.
banner 728x90

PALANGKA RAYA – Wakil Ketua III DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Junaidi, menegaskan bahwa penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tahun 2027 harus disusun secara komprehensif dengan mengacu pada hasil evaluasi pembangunan sebelumnya serta aspirasi masyarakat.

Bacaan Lainnya

Menurutnya, RKPD bukan sekadar dokumen perencanaan tahunan, melainkan pedoman strategis dalam menentukan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah.

Oleh karena itu, proses penyusunannya perlu dilakukan secara terbuka, partisipatif, dan berbasis data yang akurat.

Junaidi menyampaikan bahwa DPRD bersama pemerintah daerah telah melaksanakan konsultasi publik terhadap rancangan awal RKPD 2027.

Forum tersebut menjadi ruang untuk menghimpun masukan dari berbagai elemen, sehingga program yang dirancang lebih tepat sasaran.

“Kami telah melakukan konsultasi publik untuk rancangan awal RKPD 2027, dan masukan-masukan dari berbagai pihak dapat memperkaya rencana program ke depan,” ujarnya, Senin (9/2/2026).

Ia berharap, RKPD 2027 mampu menjawab tantangan ekonomi dan sosial yang dinilai terus berkembang setiap tahun.

Perencanaan yang matang, kata dia, akan menentukan efektivitas pelaksanaan program serta pemanfaatan anggaran daerah.

Selain itu, ia mengingatkan pentingnya menjadikan capaian indikator pembangunan tahun sebelumnya sebagai landasan dalam menetapkan isu strategis pembangunan tahun 2027.

Evaluasi tersebut diperlukan agar kebijakan yang diambil lebih terarah dan berkesinambungan.

“Dalam hal ini juga mengingatkan pemerintah agar memperhatikan capaian indikator pembangunan tahun sebelumnya sebagai dasar dalam menentukan isu strategis pembangunan tahun 2027,” tambahnya.

Ia menekankan bahwa sektor pendidikan, penguatan ekonomi masyarakat, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta tata kelola pemerintahan yang baik harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan daerah ke depan.

“Prioritas-prioritas seperti pendidikan, ekonomi, pengelolaan sumber daya alam, dan tata kelola pemerintahan harus dijalankan dengan baik dalam kegiatan pembangunan,” tutupnya. (*)

+ posts

Pos terkait