PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) menyelenggarakan Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2027.
Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Bapperida Kalteng, Palangka Raya, Senin (2/2/2026).
Konsultasi publik dibuka oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Leonard S. Ampung yang juga menjabat sebagai Kepala Bapperida Kalteng.
Dalam sambutannya, Leonard menyampaikan bahwa RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memiliki peran penting dalam menjabarkan arah kebijakan pembangunan daerah.
Ia menegaskan bahwa penyusunan RKPD mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengatur tahapan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.
“RKPD harus mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat, baik dalam bentuk peningkatan pendapatan, pembukaan lapangan kerja, peningkatan kualitas pelayanan publik, maupun penguatan daya saing daerah,” ujarnya.
Leonard menjelaskan bahwa Rancangan Awal RKPD Tahun 2027 disusun berdasarkan Tema Pembangunan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2029, yakni Peningkatan Skala Aktivitas Ekonomi Daerah dan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan.
Tema tersebut, menurutnya, tetap dapat disempurnakan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dengan tetap berpedoman pada sasaran pembangunan jangka menengah.
Untuk mendukung tema tersebut, Pemprov Kalteng menetapkan delapan fokus prioritas pembangunan. Di antaranya pelaksanaan Program Kartu Huma Betang Sejahtera, penguatan keunggulan lokal berbasis kearifan budaya dalam semangat Belom Bahadat, pembangunan infrastruktur jalan, revitalisasi lintas kota, serta pengembangan kawasan Delta Kalteng Ekonomi Eksklusif.
Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, pelatihan kewirausahaan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Upaya peningkatan mutu pendidikan melalui program pendidikan gratis dan insentif bagi tenaga pendidik, serta pemerataan layanan kesehatan yang berkualitas, turut menjadi perhatian dalam perencanaan tahun 2027.
“Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat menjadi bagian penting dari arah kebijakan pembangunan,” jelas Leonard.
Melalui forum konsultasi publik ini, pemerintah provinsi mengharapkan adanya masukan konstruktif dari berbagai pemangku kepentingan guna menyempurnakan Rancangan Awal RKPD sebelum ditetapkan menjadi dokumen final.
Partisipasi aktif seluruh pihak dinilai penting agar perencanaan pembangunan berjalan efektif, terukur, dan berkeadilan.
Leonard juga mengajak pemerintah kabupaten dan kota se-Kalimantan Tengah untuk memperkuat sinergi dan menyelaraskan tahapan perencanaan, sehingga arah pembangunan dapat terintegrasi secara menyeluruh.
“Kami berharap melalui kolaborasi dan keterbukaan, pembangunan Kalimantan Tengah ke depan semakin terarah dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat,” pungkasnya. (*)
