PALANGKA RAYA – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang melanda Kabupaten Barito Utara selama hampir sepekan terakhir kembali menjadi perhatian DPRD Kalimantan Tengah.
Warga terpaksa mengantre panjang di berbagai SPBU akibat terbatasnya pasokan, terutama untuk Pertalite dan Pertamax.
Wakil Ketua II DPRD Kalteng, M Ansyari, meminta PT Pertamina segera mempercepat pendistribusian BBM guna memulihkan kondisi di wilayah Muara Teweh dan sekitarnya.
Ia menyebut pasokan stabil sangat penting bagi aktivitas masyarakat maupun sektor ekonomi.
“Kita minta agar pasokan BBM di Barito Utara segera kembali normal. Warga sudah sangat terdampak dengan antrean panjang ini,” kata Ansyari, belum lama ini.
Saat melakukan kunjungan kerja ke Barito Utara, Ansyari menemukan bahwa kelangkaan tidak hanya terjadi pada BBM jenis Pertalite dan Pertamax, tetapi juga mulai dirasakan pada gas LPG. Kondisi ini mendorongnya meminta langkah cepat dari Pertamina dan pemerintah daerah.
Ia menjelaskan bahwa hambatan distribusi terjadi akibat keterlambatan kapal tanker yang seharusnya memasok Banjarmasin sebagai titik distribusi utama sebelum dikirimkan ke berbagai daerah di Kalteng.
“Memang ada keterlambatan kapal tanker, tetapi pendistribusian sudah berjalan dan kini sedang dikejar,” ujarnya.
Untuk sementara, Pertamina telah mulai menyalurkan alokasi awal sekitar 8 kiloliter (KL) untuk setiap jenis BBM.
Dalam waktu dekat, alokasi tersebut ditargetkan meningkat menjadi 16 KL agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang meningkat.
Selain itu, Ansyari menekankan pentingnya pemerataan distribusi ke seluruh SPBU di Barito Utara.
Ia mengingatkan bahwa distribusi yang tidak seimbang dapat menyebabkan antrean menumpuk di satu titik sementara lokasi lain justru kekurangan.
“Pendistribusian harus merata supaya tidak terjadi antrean berlebihan. Jangan hanya satu SPBU yang mendapat pasokan,” tegasnya.
Ansyari juga meminta pemerintah daerah melalui Disperindag memperketat pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan, termasuk potensi pengalihan BBM ke luar daerah atau penjualan ke pihak tertentu secara tidak resmi.
“Jika ditemukan oknum yang menyalahgunakan distribusi, harus segera ditindak. Pertamina bisa bekerja sama dengan aparat hukum untuk memastikan pasokan tepat sasaran,” katanya.
Sembari menunggu penjelasan resmi dari Pertamina terkait penyebab kelangkaan, Ansyari mengimbau masyarakat tetap bersabar dan tidak melakukan pembelian berlebihan.
“Kita di DPRD Kalteng berkomitmen untuk terus memantau perkembangan hingga kondisi kembali normal,” imbuhnya. (*)
