PALANGKA RAYA – Ketimpangan akses listrik di sejumlah desa pedalaman Kabupaten Murung Raya kembali menjadi perhatian DPRD Kalimantan Tengah.
Kondisi ini dinilai tidak hanya menghambat aktivitas masyarakat, tetapi juga berpotensi memperlambat laju pembangunan di wilayah terpencil yang seharusnya mendapat perhatian lebih dari pemerintah daerah.
Anggota DPRD Kalteng Komisi IV, Sirajul Rahman, menyebut masih adanya desa yang belum teraliri listrik menunjukkan perlunya langkah lebih konkret dari Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
Menurutnya, ketersediaan energi listrik merupakan kebutuhan mendasar yang berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Memang untuk daerah-daerah terpencil di pedesaan, itu masih ada desa yang belum teraliri listrik. Oleh karena itu, kami berharap pemerintah daerah setempat, terutama Pemda Kabupaten Murung Raya, untuk lebih serius memperhatikan desa-desa tersebut,” ujarnya, Jumat (28/11/2025).
Ia menegaskan bahwa ibu kota kecamatan harus menjadi prioritas dalam penyediaan listrik karena menjadi pusat pelayanan publik dan aktivitas pemerintahan.
Dengan teralirinya listrik secara stabil, diharapkan fasilitas umum seperti sekolah, puskesmas, dan kantor pelayanan dapat beroperasi lebih optimal.
“Listrik ini menjadi titik tolak utama kesejahteraan rakyat,” tegas Sirajul.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa ketersediaan listrik turut membuka peluang pengembangan ekonomi masyarakat desa, mulai dari usaha kecil hingga pemanfaatan teknologi sederhana yang membutuhkan pasokan listrik secara berkelanjutan.
Sirajul juga menyoroti pentingnya listrik bagi sektor pendidikan dan komunikasi. Dengan adanya listrik, siswa dapat belajar dengan lebih baik, termasuk penggunaan media pembelajaran digital serta kemudahan akses internet.
“Kalau listrik sudah tersedia, maka proses belajar siswa menjadi lebih maksimal dan masyarakat lebih mudah mengakses informasi,” jelasnya.
Oleh karena itu, ia meminta Pemkab Murung Raya untuk memperkuat program elektrifikasi desa melalui perencanaan yang matang dan sinergi lintas sektor, agar pemerataan pembangunan benar-benar dirasakan hingga ke pelosok daerah. (*)
