PALANGKA RAYA – Permasalahan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah barat Kalimantan Tengah terus menjadi sorotan.
Anggota DPRD Kalteng dari Daerah Pemilihan (Dapil) III, Sugiyarto, kembali mengingatkan pentingnya penanganan cepat atas ketidakstabilan suplai yang saat ini dirasakan masyarakat di Lamandau dan daerah sekitarnya.
Menurut laporan yang diterimanya, distribusi BBM ke SPBU di Lamandau kini kian tidak menentu. Pengiriman yang sebelumnya tiba setiap hari, kini hanya datang dua hingga tiga hari sekali.
Kondisi ini memicu antrean panjang dan membuat masyarakat semakin kesulitan memperoleh bahan bakar.
“Situasi ini harus segera direspons. Masyarakat tidak hanya membutuhkan penjelasan, tetapi juga kepastian pasokan. Lamandau bukan daerah padat penduduk, tetapi kebutuhan energinya tetap besar karena aktivitas ekonomi di wilayah tersebut cukup tinggi,” kata Sugiyarto, Kamis (6/11/2025).
Ia menegaskan, kelangkaan juga terjadi pada bahan bakar nonsubsidi seperti Pertamax. Di sejumlah SPBU, pembelian BBM dibatasi ketat agar stok tidak habis dalam waktu singkat.
Salah satu SPBU di Asam Baru dilaporkan hanya mengizinkan pembelian maksimal 30 liter per kendaraan.
“Ini jelas menimbulkan tanda tanya di masyarakat. Jika BBM nonsubsidi saja sulit didapat, ada yang tidak beres dengan pola distribusinya. Pertamina perlu membuka informasi secara transparan agar tidak menimbulkan spekulasi,” ujarnya.
Sugiyarto menjelaskan, wilayah Lamandau memiliki pergerakan ekonomi yang cukup dinamis, terutama di sektor perkebunan dan perdagangan lintas daerah. Jika suplai BBM terganggu, mobilitas barang dan jasa pasti ikut terdampak.
“Transportasi hasil kebun, logistik barang kebutuhan harian, hingga aktivitas usaha kecil terganggu. Ini bukan persoalan kecil. Efeknya bisa meluas ke harga komoditas dan biaya operasional masyarakat,” katanya.
Ia juga menyoroti ketergantungan pasokan wilayah barat Kalteng pada jalur distribusi dari Kumai, Sampit, dan Banjarmasin. Jika salah satu jalur mengalami keterlambatan atau pengurangan suplai, maka wilayah seperti Lamandau langsung terdampak.
“Dari laporan lapangan, ada SPBU yang DO-nya sudah keluar tetapi tidak bisa menerima barang karena stok dari depot belum tersedia. Ini menunjukkan rantai distribusi sedang bermasalah,” jelasnya.
Untuk itu, Sugiyarto mendesak Pemerintah Provinsi Kalteng melalui dinas terkait, terutama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), agar segera melakukan peninjauan langsung ke pusat distribusi Pertamina.
Langkah ini diperlukan untuk mengetahui hambatan sebenarnya serta merumuskan solusi jangka pendek dan jangka panjang.
“Pertamina dan pemerintah daerah harus duduk bersama, mencari apa yang menyebabkan suplai BBM menurun. Jangan sampai masyarakat terus menunggu tanpa kepastian, apalagi ini menyangkut kebutuhan dasar,” tambahnya.
Ia berharap pemerintah provinsi dapat mengambil peran lebih aktif, baik dalam koordinasi kebijakan maupun pemantauan kondisi lapangan, sehingga masalah distribusi BBM tidak menjadi berlarut dan menghambat aktivitas masyarakat.
“Harapan kami, persoalan ini segera ditangani dengan serius. Masyarakat membutuhkan akses energi yang memadai dan stabil,” pungkasnya. (*)
