KASONGAN – Pemerintah Kabupaten Katingan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) terus berupaya menghadirkan layanan kependudukan yang merata bagi seluruh warganya.
Salah satu bentuk nyata dari komitmen tersebut adalah kegiatan perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lapas Narkotika Kelas IIA Kasongan, yang dilaksanakan belum lama ini.
Kepala Disdukcapil Katingan, Sukartie Alijat, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam memastikan seluruh warga negara memiliki identitas yang sah dan tercatat dalam sistem administrasi kependudukan nasional.
“Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk diakui secara administratif. Kami berkomitmen untuk memastikan warga binaan juga memperoleh dokumen kependudukan yang valid,” ujar Sukartie.
Ia menjelaskan, kegiatan perekaman ini juga berkaitan erat dengan persiapan menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2029.
Dengan adanya KTP elektronik, warga binaan yang memenuhi syarat dapat terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) dan berpartisipasi dalam pesta demokrasi mendatang.
“Data kependudukan yang akurat sangat penting. Kami ingin memastikan warga binaan yang berhak tetap bisa menggunakan hak pilihnya,” tambahnya.
Lebih lanjut, Sukartie menegaskan bahwa pihaknya tidak hanya fokus memberikan layanan di Lapas, tetapi juga secara aktif turun ke lapangan melalui program jemput bola.
Program ini menyasar sekolah, desa-desa terpencil, dan daerah yang sulit dijangkau guna mempercepat cakupan kepemilikan dokumen kependudukan masyarakat.
“Kami tidak hanya menunggu masyarakat datang ke kantor. Kami yang mendekati masyarakat agar semua bisa mendapatkan layanan,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan apresiasi kepada pihak Lapas Kasongan yang telah memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan Disdukcapil.
Menurutnya, kerja sama lintas lembaga menjadi faktor penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan.
“Kami berterima kasih kepada pihak Lapas atas kerja samanya. Kolaborasi seperti ini perlu terus dijaga karena administrasi kependudukan bukan sekadar urusan data, tetapi juga bentuk penghargaan terhadap martabat setiap warga negara,” pungkas Sukartie. (red/adv)
