PALANGKA RAYA – DPRD Kalimantan Tengah menilai potensi pajak dari sektor alat berat dan air permukaan di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) sangat besar.
Namun sayangnya, realisasi penerimaan pajak dari dua sektor tersebut masih belum optimal karena rendahnya kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban mereka.
Anggota Komisi II DPRD Kalteng, Sutik, mengungkapkan bahwa masih banyak perusahaan di Kotim yang belum menunaikan kewajiban pajaknya.
Padahal, pemerintah daerah melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) telah memberikan kemudahan serta melakukan berbagai upaya seperti sosialisasi dan pendampingan teknis agar pembayaran pajak berjalan lancar.
“Sudah ada sosialisasi dan penjelasan langsung dari Bapenda tentang cara menghitung serta membayar pajak. Bahkan banyak perusahaan yang menyatakan siap, tapi realisasinya belum sesuai harapan. Masih banyak yang menunda atau bahkan belum membayar sama sekali,” ujarnya, Kamis (9/10/2025).
Menurut legislator asal daerah pemilihan (Dapil) II yang meliputi Kotim dan Seruyan itu, alat berat dan air permukaan merupakan dua sektor yang potensial dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dengan banyaknya aktivitas industri, perkebunan, serta pertambangan di wilayah tersebut, potensi penerimaan pajak seharusnya bisa lebih besar.
“Kalau potensi ini bisa dimaksimalkan, PAD daerah akan meningkat pesat. Tapi perlu ada ketegasan dari pemerintah daerah agar perusahaan benar-benar patuh terhadap kewajiban pajak,” tegasnya.
Sutik menilai, langkah tegas perlu diambil terhadap perusahaan yang menunda pembayaran pajak tanpa alasan yang jelas.
Pemerintah daerah, katanya, tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan persuasif semata, tetapi juga harus berani memberikan sanksi bagi pelanggar.
“Kalau tidak ada ketegasan, masalah ini akan terus berulang. Pajak merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap daerah tempat mereka beroperasi. Jadi seharusnya tidak ada alasan untuk menunda,” katanya.
Ia menambahkan, penerimaan pajak dari sektor alat berat dan air permukaan memiliki peran penting dalam mendukung program pembangunan daerah, termasuk peningkatan infrastruktur, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat.
oleh karena itu, Sutik berharap koordinasi antara pemerintah daerah, Bapenda, dan DPRD dapat terus diperkuat untuk mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah dari sektor tersebut. (*)
