PALANGKA RAYA – Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Tengah, Tomy Irawan, menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mengawal pelaksanaan program Sekolah Rakyat yang kini mulai dijalankan di sejumlah wilayah.
Ia mengingatkan agar pelaksanaan program tersebut tidak hanya sekadar formalitas, tetapi benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan akses pendidikan.
Menurut Tomy, pengawasan yang kuat merupakan kunci utama agar program unggulan pemerintah pusat itu berjalan sesuai dengan aturan dan tepat sasaran.
Ia menilai, tanpa keterlibatan aktif dari pemerintah daerah, Sekolah Rakyat bisa menghadapi berbagai kendala di lapangan.
“Program ini memang dibiayai oleh kementerian, tetapi pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam hal pengawasan dan pelaksanaan di lapangan. Jadi, peran daerah sangat menentukan keberhasilan program,” ujar Tomy, Rabu (8/10/2025).
Ia menjelaskan, Sekolah Rakyat melibatkan banyak aspek mulai dari penentuan lokasi, kesiapan sarana prasarana, hingga rekrutmen tenaga pendidik.
Karena itu, koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota harus berjalan dengan baik agar setiap langkah pelaksanaan memiliki arah yang sama.
Tomy juga mengingatkan pentingnya keterbukaan dalam pengelolaan dana.
Ia berharap setiap penggunaan anggaran dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk mencegah terjadinya penyimpangan.
“Pengelolaan keuangan harus terbuka dan diawasi. Dengan begitu, masyarakat juga bisa ikut menilai sejauh mana program ini dijalankan dengan benar,” ucapnya.
Selain itu, ia menyoroti kualitas sumber daya manusia yang mengajar dan mengelola Sekolah Rakyat.
Menurutnya, guru dan tenaga administrasi harus benar-benar dipersiapkan dengan baik agar mutu pendidikan yang diberikan tidak jauh berbeda dengan sekolah formal lainnya.
Tomy melihat, program Sekolah Rakyat merupakan salah satu upaya nyata pemerintah dalam memperluas kesempatan belajar bagi masyarakat di daerah terpencil.
Namun, keberhasilan program tersebut tidak hanya ditentukan oleh kebijakan dari pusat, melainkan juga komitmen pemerintah daerah dalam menjalankannya.
“Sekolah Rakyat bisa menjadi solusi untuk pemerataan pendidikan, terutama di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau. Tapi tanpa pengawasan yang serius dari daerah, tujuan itu akan sulit tercapai,” tutupnya. (*)
