PALANGKA RAYA – DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) meminta pemerintah daerah tetap memprioritaskan program kesehatan meski menghadapi penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.
Ketua Komisi III DPRD Kalteng, Sugiyarto, menegaskan bahwa sektor kesehatan tidak boleh terdampak penghematan anggaran karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.
“Bidang kesehatan itu sifatnya wajib, tidak bisa dihapus atau dikurangi,” ujarnya, Rabu (1/10/2025).
Ia mendorong agar perangkat daerah lebih fokus pada belanja yang benar-benar penting, seperti pembayaran gaji tenaga kesehatan, penyediaan obat, dan program pelayanan dasar masyarakat.
Selain itu, Sugiyarto menilai kolaborasi lintas perangkat daerah sangat penting untuk memastikan program kesehatan berjalan efektif.
“Pelayanan tidak bisa hanya dibebankan pada satu instansi. Semua harus terlibat agar masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya,” jelasnya.
Ia juga mengimbau masyarakat agar lebih aktif melakukan pemeriksaan kesehatan sejak dini dan memanfaatkan fasilitas yang tersedia, bukan hanya datang saat sudah sakit.
Politisi Partai Gerindra ini menambahkan, optimalisasi pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) rumah sakit dapat menjadi solusi memperkuat pelayanan kesehatan di tengah terbatasnya anggaran.
“Walau pendapatan daerah menurun, pelayanan kesehatan tetap harus terjaga. Pemerintah perlu fokus pada prioritas dan memaksimalkan sumber daya,” pungkasnya. (*)
