PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) menggelar Workshop Pengintegrasian Gender ke Dalam Dokumen Kebijakan bagi kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah. Acara berlangsung di Aula Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah, pada Selasa (9/9/2025).
Workshop ini dibuka oleh Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Hamka, yang hadir mewakili Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Leonard S. Ampung.
Dalam arahannya, Leonard menekankan bahwa pengarusutamaan gender (PUG) merupakan bagian penting dari strategi pembangunan nasional.
Ia menegaskan, amanat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 harus diwujudkan oleh seluruh perangkat daerah melalui kebijakan yang memperhatikan kesetaraan gender.
“Setiap program pembangunan wajib memasukkan perspektif gender sejak tahap perencanaan hingga evaluasi. Dengan begitu, manfaatnya bisa dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat,” tegasnya.
Dia juga menyoroti pentingnya ketersediaan data terpilah menurut jenis kelamin, usia, wilayah, dan kondisi sosial ekonomi. Menurutnya, data akurat merupakan dasar dari kebijakan yang responsif gender.
Ia menambahkan, pencapaian PUG tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri. “Keberhasilan PUG hanya dapat terwujud jika semua perangkat daerah bersinergi, saling mendukung, dan melengkapi,” ujarnya.
Sementara itu, Pengawas Perempuan dan Anak DP3APPKB Kalteng, Ricko Brilyanu, menjelaskan bahwa tujuan workshop ini adalah memperkuat pemahaman pemangku kepentingan mengenai integrasi gender dalam kebijakan pembangunan, meningkatkan kapasitas kelembagaan, serta mempercepat pencapaian indikator pembangunan gender di daerah.
“Melalui kegiatan ini, kami ingin memastikan pembangunan benar-benar berpihak secara adil, tidak hanya untuk laki-laki dan perempuan, tetapi juga anak-anak, lansia, hingga kelompok rentan lainnya,” kata Ricko.
Ia menambahkan, kegiatan ini diharapkan menghasilkan rencana tindak lanjut yang dapat dijalankan setiap kabupaten/kota, sekaligus memperkuat komitmen pimpinan daerah dalam mewujudkan kebijakan responsif gender.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berharap, workshop ini menjadi wadah untuk memperkaya gagasan, memperkuat kerja sama, serta mendorong pembangunan inklusif dan berkeadilan gender di seluruh wilayah. (*)
