WTP 11 Kali Berturut, Pemprov Kalteng Komit Jaga Integritas Pengelolaan Anggaran

Kegiatan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh BPK RI.
banner 468x60

PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali mencatatkan prestasi dalam bidang tata kelola keuangan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.

Ini merupakan raihan ke-11 kalinya secara berturut-turut bagi Pemprov Kalteng.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan oleh Anggota VI BPK RI, Fathan Subchi, kepada Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo, di Kantor Bupati Kotawaringin Barat, Selasa (17/6/2025).

Bacaan Lainnya

Dalam keterangannya, Fathan menyatakan bahwa pemeriksaan dilakukan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan hasilnya menunjukkan LKPD telah disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual.

“Laporan disusun secara wajar tanpa ada temuan material signifikan. Ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan keuangan berjalan baik dan didukung oleh pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) yang efektif,” jelasnya.

Ia menambahkan, capaian ini dapat menjadi contoh sekaligus bahan pembinaan bagi pemerintah kabupaten/kota dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, melalui sambutan yang dibacakan oleh Wakil Gubernur Edy Pratowo, menyampaikan terima kasih atas bimbingan dan sinergi yang diberikan oleh BPK Perwakilan Kalimantan Tengah selama proses audit berlangsung.

“WTP ini bukan hanya target administratif, tetapi simbol komitmen kuat kami dalam menjaga integritas dan akuntabilitas pengelolaan dana publik,” ujar Edy.

Ia menekankan bahwa capaian tersebut juga merupakan hadiah bermakna dalam peringatan Hari Jadi ke-68 Provinsi Kalimantan Tengah.

Edy pun menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah daerah untuk segera menindaklanjuti temuan dan rekomendasi BPK sesuai aturan yang berlaku, serta terus menjaga standar pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan transparan.

“Terima kasih kepada seluruh pihak, termasuk BPKP, atas pendampingan dalam penyusunan LKPD. Semoga ini menjadi pemicu semangat untuk membangun Kalimantan Tengah yang lebih berkah, maju, dan sejahtera,” pungkasnya. (*)

+ posts

Pos terkait