![](https://kolomredaksi.com/wp-content/uploads/2026/06/KR__GEPENG__HUT-KALTENG.jpg")
PALANGKA RAYA – Transformasi digital terus menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
DPRD Kalteng menilai langkah tersebut perlu dipercepat agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang menginginkan layanan yang cepat, mudah, dan transparan.
Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Pipit Setyorini, menekankan bahwa penerapan teknologi informasi di lingkungan pemerintahan harus dilakukan secara menyeluruh.
Setiap organisasi perangkat daerah (OPD) diharapkan tidak hanya memanfaatkan teknologi sebagai pelengkap, tetapi menjadikannya sebagai bagian dari sistem kerja sehari-hari.
“Pemanfaatan teknologi digital saat ini bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan yang harus terus dikembangkan oleh seluruh organisasi perangkat daerah,” kata Pipit, Jumat (24/7/2026).
Ia menjelaskan, digitalisasi memiliki peran besar dalam mempercepat proses pelayanan dan mengurangi berbagai kendala administratif. Kehadiran layanan berbasis elektronik memungkinkan masyarakat mengakses informasi dan mengurus keperluan tanpa harus melalui prosedur yang panjang.
Di samping itu, integrasi data antar-OPD akan membantu pemerintah membangun sistem pengambilan keputusan yang lebih efektif. Ketersediaan data yang akurat menjadi elemen penting dalam menentukan prioritas pembangunan, termasuk dalam sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi.
“Dengan data yang baik, kebijakan yang disusun juga akan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan,” ujarnya.
Pipit menilai, transformasi digital juga menjadi instrumen penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih. Setiap tahapan administrasi yang tercatat dalam sistem elektronik akan lebih mudah diawasi dan dievaluasi, sehingga dapat meminimalkan potensi penyimpangan.
“Data yang akurat dan terbuka akan memudahkan DPRD melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah. Kami juga dapat memberikan masukan yang lebih tepat dalam penyusunan maupun pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah,” tegasnya.
Menurutnya, tantangan terbesar dalam implementasi digitalisasi bukan hanya pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia.
Oleh karena itu, pelatihan dan peningkatan kapasitas aparatur harus menjadi agenda yang berjalan beriringan dengan pengembangan teknologi.
Komisi I DPRD Kalteng mengajak seluruh OPD untuk terus membangun budaya kerja yang inovatif dan adaptif. Dengan komitmen yang kuat, transformasi digital diyakini akan mampu menghadirkan pemerintahan yang lebih responsif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari langkah jangka panjang dalam memperkuat daya saing daerah serta mendukung terwujudnya Kalteng yang maju di tengah era digital yang terus berkembang. (*)
