![](https://kolomredaksi.com/wp-content/uploads/2026/06/KR__GEPENG__HUT-KALTENG.jpg")
PALANGKA RAYA – Kebutuhan air bersih menjadi persoalan yang paling banyak disuarakan masyarakat di sejumlah desa di Kapuas saat Anggota DPRD Kalteng, Muhajirin, melaksanakan reses beberapa waktu lalu.
Dari delapan titik kunjungan, warga menyampaikan beragam aspirasi yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar dan aktivitas sehari-hari.
Selain akses air bersih, masyarakat juga mengeluhkan persoalan gagal panen, ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga keterbatasan sarana pemadam. Kondisi infrastruktur jalan turut menjadi perhatian warga, terutama akses menuju kawasan handil dan gang-gang permukiman.
“Reses kemarin ada delapan titik. Fokusnya di desa-desa yang memang banyak masalah dan keluhan,” kata Muhajirin, Senin (7/9/2026).
Ia menyebut persoalan air menjadi keluhan yang paling dominan dalam setiap pertemuan dengan masyarakat. Warga berharap adanya dukungan pembangunan sumur bor karena tidak semua wilayah pedesaan memiliki akses air bersih yang memadai.
“Dari delapan titik itu, keluhan yang paling banyak pertama masalah air, kemudian gagal panen, lalu hal-hal lain yang berkaitan dengan kebakaran. Mereka juga meminta bantuan peralatan,” ujarnya.
Ketersediaan air menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat untuk menunjang berbagai aktivitas. Persoalan itu telah dirasakan warga dalam waktu cukup lama. Selain mengandalkan pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), masyarakat melihat pembangunan sumur bor sebagai alternatif yang dapat membantu memenuhi kebutuhan air di desa.
“Untuk masalah air, selain PDAM, persoalan ini memang sudah terjadi sejak dulu. Sekarang masyarakat lebih banyak meminta bantuan sumur bor,” jelasnya.
Aspirasi mengenai gagal panen juga menjadi perhatian dalam kegiatan reses. Hasil pertanian yang tidak sesuai harapan dapat memberikan dampak terhadap penghasilan masyarakat, khususnya warga yang menggantungkan kehidupan dari sektor pertanian.
Karena itu, persoalan pertanian ikut disampaikan agar mendapat perhatian dalam program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
Di tengah ancaman karhutla yang masih perlu diwaspadai, warga juga menyampaikan kebutuhan sarana pemadam. Peralatan pemadam di tingkat desa diperlukan agar masyarakat dapat melakukan tindakan awal ketika terjadi kebakaran, sembari menunggu dukungan dari petugas terkait.
“Mereka banyak meminta peralatan pemadam. Saya juga mendorong mereka untuk bisa mengantisipasi dan menangani persoalan itu,” kata Muhajirin.
Muhajirin mendorong masyarakat agar tidak hanya mengandalkan penanganan setelah kebakaran terjadi. Upaya pencegahan dan kesiapsiagaan perlu diperkuat melalui kepedulian terhadap kondisi lingkungan, pemantauan potensi titik api, serta respons cepat ketika muncul tanda-tanda kebakaran.
Sementara mengenai kondisi jalan, masyarakat memahami pemerintah masih memiliki keterbatasan anggaran untuk menangani seluruh kebutuhan pembangunan secara bersamaan.
Warga berharap perhatian terhadap pembangunan infrastruktur dapat dilakukan secara bertahap hingga menjangkau wilayah pedesaan.
“Kalau untuk jalan, mereka sebenarnya menyadari pemerintah juga memiliki keterbatasan. Konsentrasi pemerintah saat ini banyak di kota. Namun, masyarakat yakin suatu saat perhatian pemerintah akan kembali turun ke wilayah handil-handil dan gang-gang,” ungkapnya.
Berbagai aspirasi yang dihimpun dari delapan titik reses itu selanjutnya menjadi bahan bagi Muhajirin untuk diperjuangkan melalui DPRD Kalteng.
Ia berharap kebutuhan dasar masyarakat, terutama air bersih, dukungan sektor pertanian, sarana penanganan karhutla, dan pembangunan infrastruktur dapat terus mendapat perhatian.
Reses juga menjadi sarana bagi anggota legislatif untuk melihat secara langsung kondisi masyarakat di lapangan.
Aspirasi yang disampaikan warga diharapkan dapat menjadi masukan dalam pembahasan program pembangunan sehingga kebutuhan masyarakat di tingkat desa dapat terakomodasi secara bertahap. (*)
