![](https://kolomredaksi.com/wp-content/uploads/2026/06/KR__GEPENG__HUT-KALTENG.jpg")
PALANGKA RAYA – Upaya menjaga langit Kalteng tetap bebas dari kabut asap terus dilakukan melalui Operasi Siaga Darurat Bencana Karhutla yang digelar secara terpadu. Dengan dukungan armada udara, puluhan regu pemadaman, serta sosialisasi yang menjangkau masyarakat hingga pelosok, Satgas Karhutla mempertegas komitmennya dalam mengantisipasi ancaman kebakaran selama musim kemarau.
Operasi yang berlangsung di sejumlah wilayah rawan ini menjadi bagian dari langkah berkelanjutan untuk memperkuat sistem pencegahan dan penanganan Karhutla. Pendekatan yang diterapkan tidak hanya berorientasi pada pemadaman, tetapi juga pada deteksi dini dan peningkatan kesadaran masyarakat.
Kepala Pelaksana BPBPK Kalteng, Ahmad Toyib, menegaskan bahwa sinergi antarlembaga menjadi fondasi utama dalam pengendalian Karhutla. Seluruh unsur Satgas terus meningkatkan kesiapsiagaan agar mampu merespons setiap kejadian secara cepat dan terukur.
“Kami terus mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki, mulai dari patroli udara, water bombing, pemadaman darat, hingga upaya pencegahan melalui sosialisasi kepada masyarakat. Penanganan Karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga mengedepankan langkah-langkah preventif agar risiko kebakaran dapat diminimalkan sejak dini,” ujar Ahmad Toyib, Selasa (28/7/2026).
Ia menambahkan, keterlibatan masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah terjadinya Karhutla. Masyarakat diimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan dan segera melaporkan apabila menemukan titik api di lingkungan sekitar.
Operasi Siaga Darurat berada di bawah komando Kepala Bidang Operasi Satgas Karhutla, Alpius Patanan, selaku Manager Operasi, bersama Wakil Manager Operasi Japalmen Rajagukguk. Keduanya memastikan seluruh sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal selama masa siaga.
Satgas mengoperasikan empat armada udara yang terdiri atas dua pesawat patroli dan dua helikopter water bombing. Pesawat Bell 206 L3/PK-FBH dan Grand Caravan Cessna 208B-EX/PK-FPU melakukan pemantauan rutin terhadap titik panas dan wilayah yang berpotensi mengalami kebakaran.
Sementara itu, helikopter SA330J Puma/N-814AR dan Sikorsky EH-60A Blackhawk/ZK-HKU disiagakan untuk mendukung operasi pemadaman dari udara. Penggunaan armada ini dinilai efektif dalam mempercepat penanganan di area yang sulit dijangkau personel darat, terutama pada lahan gambut yang luas.
Di darat, sebanyak 15 regu pemadaman ditempatkan di Desa Tumbang Nusa, Kelurahan Kameloh Baru, dan Pos Komando. Penempatan personel dilakukan secara strategis untuk memperpendek waktu respons apabila terjadi kebakaran.
Selain itu, 20 regu gabungan dikerahkan untuk melakukan normalisasi saluran kanal di kawasan Tumbang Nusa. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya penting dalam mempertahankan kelembapan lahan gambut dan mengurangi risiko penyebaran api.
Pelaksanaan operasi melibatkan BPBPK Kalteng, TNI, Polri, Dinas Kehutanan, Manggala Agni, Tim Serbu Api Kelurahan (TSAK), Masyarakat Peduli Api (MPA), serta Posko Krisis Karhutla. Seluruh personel menjalankan tugas secara bergiliran selama 24 jam dengan tetap mengutamakan keselamatan kerja.
Di bidang pencegahan, Satgas mengintensifkan siaran keliling dan edukasi kepada masyarakat di sejumlah titik, seperti Jalan Trans Kalimantan, Jalan Mahir Mahar, Kalampangan, Kelurahan Sabaru, hingga Desa Bereng Bengkel. Edukasi yang diberikan meliputi bahaya pembakaran lahan, dampak kabut asap terhadap kesehatan, serta langkah-langkah yang perlu dilakukan saat menemukan titik api.
Pembagian masker dan leaflet juga menjadi bagian dari kampanye pencegahan yang menyasar sekolah, pusat aktivitas masyarakat, dan kawasan rawan terdampak asap. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran publik untuk bersama-sama menjaga lingkungan.
Dengan dukungan seluruh unsur Satgas dan partisipasi masyarakat, Pemprov Kalteng optimistis ancaman Karhutla dapat ditekan selama musim kemarau. Penguatan operasi terpadu diharapkan mampu menjaga kualitas udara, melindungi kesehatan masyarakat, serta memastikan aktivitas sosial dan ekonomi tetap berjalan dengan baik. (*)
