![](https://kolomredaksi.com/wp-content/uploads/2026/06/KR__GEPENG__HUT-KALTENG.jpg")
PALANGKA RAYA – Anggota DPRD Kalteng, Agie, mendorong pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap persoalan penanganan limbah dan keterbatasan fasilitas wisata desa di Kabupaten Katingan.
Kedua hal ini menjadi aspirasi masyarakat yang perlu ditindaklanjuti karena berkaitan dengan kualitas lingkungan serta peluang peningkatan ekonomi warga melalui pengembangan sektor pariwisata.
Agie menyampaikan, aspirasi masyarakat merupakan bagian penting yang harus diperjuangkan melalui jalur pemerintahan.
Karena itu, pihaknya berkomitmen mengawal berbagai usulan warga dan membangun koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan agar persoalan yang disampaikan dapat memperoleh penanganan sesuai kewenangan.
Ia menjelaskan, setiap tingkatan pemerintahan memiliki pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing.
Dengan adanya pembagian kewenangan itu, aspirasi masyarakat perlu disampaikan kepada instansi yang tepat sehingga proses tindak lanjut dapat berjalan lebih efektif dan tidak terjadi tumpang tindih penanganan.
“Masalah penanganan limbah dan pengelolaan objek wisata tingkat desa pada dasarnya adalah kewenangan pemerintah kabupaten. Tentu hal ini akan segera kami koordinasikan dengan Pemkab Katingan agar penanganannya tepat sasaran,” ujar Agie belum lama ini.
Terkait persoalan limbah, Agie menilai diperlukan perhatian dari pemerintah daerah agar pengelolaannya dapat berjalan dengan baik. Penanganan yang tidak optimal berpotensi menimbulkan persoalan lingkungan, mulai dari menurunnya kebersihan kawasan hingga gangguan terhadap kenyamanan masyarakat.
Upaya pengelolaan limbah perlu menjadi bagian dari perhatian pembangunan daerah. Selain membutuhkan penanganan teknis, persoalan ini juga memerlukan koordinasi antarpihak agar langkah yang dilakukan dapat menjawab kebutuhan masyarakat dan menjaga kondisi lingkungan dalam jangka panjang.
Di samping persoalan lingkungan, Agie turut menyoroti kebutuhan masyarakat terhadap peningkatan sarana dan prasarana objek wisata desa.
Aspirasi ini berkaitan dengan keinginan warga untuk mengembangkan potensi wisata lokal yang selama ini memiliki peluang menjadi salah satu sumber kegiatan ekonomi masyarakat.
Keberadaan fasilitas pendukung menjadi salah satu kebutuhan dalam pengembangan destinasi wisata. Sarana yang memadai dapat menunjang kenyamanan pengunjung, memperbaiki kualitas pelayanan, serta membantu meningkatkan daya tarik objek wisata yang dikelola masyarakat desa.
Kabupaten Katingan memiliki potensi lokal yang dapat dikembangkan melalui pengelolaan pariwisata secara terencana.
Apabila mendapat dukungan fasilitas dan pembinaan yang sesuai, objek wisata desa berpeluang memberikan kontribusi terhadap perekonomian masyarakat, sekaligus membuka kesempatan usaha bagi warga di sekitarnya.
Agie menyebut, usulan pengadaan sarana wisata akan disampaikan kepada Pemkab Katingan untuk mendapat perhatian lebih lanjut.
Pemerintah kabupaten diharapkan dapat melihat kebutuhan itu sebagai bagian dari upaya memperkuat potensi desa, dengan tetap mempertimbangkan perencanaan dan kemampuan anggaran daerah.
“Warga meminta dukungan pengadaan sarana wisata agar desa mereka lebih berkembang dan usulan itu akan kami bawa ke Pemkab. Saat ini proses koordinasi awal sudah mulai kami lakukan, jadi ditunggu saja tindak lanjutnya,” tandasnya.
Ia menambahkan, DPRD memiliki tanggung jawab untuk menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah dalam memperjuangkan kebutuhan pembangunan.
Melalui koordinasi yang berkelanjutan, aspirasi warga Katingan mengenai penanganan limbah dan peningkatan fasilitas wisata desa dapat dibahas bersama instansi berwenang untuk mencari langkah penyelesaian yang tepat.
Agie berharap perhatian terhadap kedua persoalan ini dapat mendorong pembangunan desa yang lebih baik, dengan tetap mengutamakan kelestarian lingkungan, pengembangan potensi lokal, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (adv)
