![](https://kolomredaksi.com/wp-content/uploads/2026/06/KR__GEPENG__HUT-KALTENG.jpg")
PALANGKA RAYA – Stabilitas sektor jasa keuangan (SJK) di Provinsi Kalimantan Tengah tetap terjaga di tengah dinamika perekonomian global dan nasional serta dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah. Kondisi tersebut tercermin dari fungsi intermediasi yang tetap berjalan, kualitas pembiayaan yang terjaga, serta aktivitas sektor jasa keuangan yang terus mendukung kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.
Kepala OJK Kalimantan Tengah Primandanu Febriyan Aziz mengatakan ketahanan sektor jasa keuangan menjadi fondasi penting untuk menjaga kesinambungan aktivitas ekonomi daerah, terutama menghadapi berbagai tantangan yang dapat memengaruhi mobilitas, produktivitas, dan kegiatan usaha masyarakat. “Stabilitas sektor jasa keuangan di Kalimantan Tengah tetap terjaga dengan baik di tengah dinamika perekonomian global dan nasional serta dampak karhutla,” kata Primandanu, baru-baru ini.
Pada sektor bank umum, kinerja hingga Agustus 2026 menunjukkan pertumbuhan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Aset bank umum meningkat Rp9,35 triliun atau 9,75 persen secara tahunan menjadi Rp105,27 triliun dari sebelumnya Rp95,92 triliun. Dana Pihak Ketiga (DPK) juga meningkat Rp2,14 triliun atau 4,08 persen menjadi Rp54,52 triliun, sedangkan kredit atau pembiayaan tumbuh Rp3,60 triliun atau 6,94 persen menjadi Rp55,52 triliun.
“Di sisi kualitas kredit, tingkat kredit bermasalah atau NPL/NPF pada Agustus 2026 juga menurun secara tahunan dari 2,34 persen menjadi 2,29 persen,” jelas Primandanu. Kondisi tersebut menunjukkan fungsi intermediasi perbankan tetap berjalan dengan kualitas pembiayaan yang relatif terjaga, meskipun aktivitas ekonomi daerah menghadapi tantangan dari kondisi global, nasional, dan dampak karhutla.
Pada Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPR/BPRS), kinerja hingga Agustus 2026 juga tetap terjaga. Aset meningkat Rp229,38 miliar atau 11,86 persen secara tahunan menjadi Rp2,16 triliun, sementara DPK tumbuh Rp236,78 miliar atau 31,18 persen menjadi Rp1 triliun. Kredit atau pembiayaan meningkat Rp158,47 miliar atau 12,47 persen menjadi Rp1,43 triliun.
Primandanu menyampaikan, kualitas kredit BPR/BPRS turut membaik dengan NPL/NPF turun dari 5,65 persen menjadi 5,18 persen. “Membaiknya kualitas kredit tersebut disebabkan penyaluran kredit atau pembiayaan dilakukan secara lebih selektif dengan tetap memperhatikan kualitas debitur dan kemampuan bayar,” ujarnya.
Sementara itu, perkembangan sektor industri keuangan nonbank juga menunjukkan pertumbuhan. Piutang pembiayaan perusahaan pembiayaan per Juni 2026 meningkat Rp1,65 triliun atau 19,21 persen secara tahunan menjadi Rp10,26 triliun, dengan tingkat piutang pembiayaan bermasalah atau NPF sebesar 1,94 persen. Pada sektor fintech peer-to-peer lending, outstanding pinjaman per Desember 2025 meningkat 35,87 persen menjadi Rp569,12 miliar.
“Perkembangan positif juga terlihat pada sektor pasar modal, dengan jumlah investor saham hingga Juli 2026 meningkat 123,18 persen secara tahunan menjadi 264.721 investor,” kata Primandanu. Nilai transaksi saham pada Juli 2026 turut meningkat 64,39 persen menjadi Rp1,16 triliun. Selain itu, skema Securities Crowdfunding telah menyalurkan pendanaan Rp7 miliar untuk modal kerja dan belanja modal usaha di bidang properti, real estat, dan konstruksi bangunan di Kota Palangka Raya.
Di tengah kondisi tersebut, OJK Kalteng tetap memantau potensi dampak karhutla terhadap sektor jasa keuangan. Hingga Agustus 2026, terdapat 40 debitur yang diperkirakan terdampak dengan total baki debet kredit atau pembiayaan Rp10,32 miliar. OJK juga mengidentifikasi potensi klaim asuransi sebesar Rp455,82 juta sebagai salah satu bentuk mitigasi risiko terhadap kredit atau pembiayaan terdampak sesuai ketentuan yang berlaku.
Kepala OJK Kalimantan Tengah Primandanu Febriyan Aziz menegaskan OJK akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan, dan seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, termasuk memantau dampak karhutla terhadap masyarakat dan pelaku usaha. Penguatan fungsi intermediasi, pelindungan konsumen, serta perluasan akses layanan keuangan yang aman dan sesuai kebutuhan masyarakat menjadi bagian dari langkah menjaga ketahanan ekonomi daerah. Dengan kondisi tersebut, sektor jasa keuangan Kalteng diharapkan tetap resilien dalam mendukung pemulihan aktivitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan. (Red/Adv)
