![](https://kolomredaksi.com/wp-content/uploads/2026/06/KR__GEPENG__HUT-KALTENG.jpg")
PALANGKA RAYA – DPRD Kalteng berharap pemerintah pusat meningkatkan alokasi dana transfer ke daerah pada tahun anggaran 2027. Tambahan anggaran diperlukan untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah dalam mengejar kebutuhan pembangunan infrastruktur yang masih cukup besar di berbagai wilayah.
Ketua DPRD Kalteng, Arton S Dohong, mengatakan pembangunan infrastruktur membutuhkan dukungan anggaran yang berkelanjutan. Terlebih, masih terdapat sejumlah ruas jalan yang memerlukan perbaikan, sementara kemampuan daerah membiayai seluruh kebutuhan pembangunan melalui PAD masih terbatas.
“Di tahun 2027 itu ada peningkatan dana transfer dari pusat. Daerah sangat banyak sekali membutuhkan penanganan infrastruktur,” ujar Arton, Jumat (21/8/2026).
Menurut Arton, kondisi geografis Kalteng dengan wilayah yang luas turut membuat kebutuhan pembangunan infrastruktur menjadi lebih kompleks. Penanganan tidak hanya berkaitan dengan perbaikan jalan yang rusak, tetapi juga membuka akses di kawasan yang hingga kini belum memiliki infrastruktur jalan yang memadai.
“Ada beberapa ruas jalan yang sudah rusak, kemudian ada yang masih belum tertangani dengan baik, ada yang masih tanah. Jalan ini kan masih ada yang tanah, belum diaspal, belum dikasih pengerasan atau agregat,” katanya.
Ia menilai peningkatan kualitas jalan memiliki dampak langsung terhadap aktivitas masyarakat. Infrastruktur yang memadai akan memperlancar mobilitas, distribusi barang dan hasil produksi, sekaligus memperkuat hubungan ekonomi antardaerah.
Karena itu, pemerataan pembangunan membutuhkan dukungan pembiayaan yang sejalan dengan kebutuhan di lapangan. DPRD Kalteng berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian lebih terhadap kondisi infrastruktur daerah, termasuk wilayah yang masih memiliki keterbatasan akses.
“Nah dengan demikian kita harapkan pemerintah pusat bisa memahami betul tentang kebutuhan di daerah. Pembangunan kan harus merata,” tegasnya.
Arton juga mengingatkan bahwa Kalteng memiliki kontribusi terhadap perekonomian nasional. Dengan potensi sumber daya yang dimiliki, ia berharap dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan di daerah dapat diberikan secara lebih proporsional.
“Masa iya kita ini daerah yang juga penghasil tapi kita juga kan tidak banyak mendapat support dari pemerintah pusat. Yang kita harapkan ada perimbangan,” ungkapnya.
Di sisi fiskal, kemampuan daerah masih menghadapi sejumlah keterbatasan. PAD yang tersedia harus dibagi untuk membiayai berbagai kebutuhan pemerintahan dan pelayanan publik. Belanja pegawai juga menjadi salah satu komponen yang membutuhkan alokasi anggaran cukup besar sehingga ruang untuk belanja modal menjadi lebih terbatas.
“Kalau kita hanya berharap dari potensi pendapatan asli daerah kita juga masih belum apa-apa. Habis untuk belanja pegawai saja. Mana untuk belanja modal, mana untuk belanja lain-lain,” lanjutnya.
DPRD Kalteng pun berharap peningkatan dana transfer pada 2027 dapat memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi daerah. Tambahan dukungan itu diharapkan mampu mempercepat pembangunan infrastruktur secara bertahap sesuai skala prioritas dan kemampuan anggaran.
Selain pembangunan jalan, penguatan fiskal juga diharapkan dapat mendukung berbagai kebutuhan infrastruktur lain yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi. Dengan begitu, manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat secara lebih merata.
“Kita harapkan, mohon doa dari seluruh masyarakat Kalteng, ke depan di tahun 2027 itu ada penambahan anggaran yang support dari pemerintah pusat, terutama dari DBH, dana bagi hasil maupun dari DAK dan lain sebagainya,” imbuhnya. (*)
