![](https://kolomredaksi.com/wp-content/uploads/2026/06/KR__GEPENG__HUT-KALTENG.jpg")
KASONGAN – Pemprov Kalteng memperkuat langkah penanganan dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Katingan dengan memberikan dukungan langsung kepada masyarakat. Bantuan yang disalurkan mencakup pangan, Bantuan Sosial Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS), air bersih hingga pelayanan kesehatan melalui Cek Kesehatan Gratis (CKG).
Penyerahan bantuan dilakukan langsung Gubernur Kalteng Agustiar Sabran dalam kunjungan ke dua titik, yakni Halaman Kantor Bupati Katingan dan Halaman Masjid Al-Muhajirin, Dusun Kereng Pangi, Kecamatan Katingan Hilir, Kamis (1/10/2026).
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan masyarakat tetap memperoleh dukungan selama menghadapi dampak karhutla. Bantuan tidak hanya diberikan kepada kelompok penerima KHBS, tetapi juga menjangkau sejumlah kelompok masyarakat dan pelaku ekonomi kecil.
Di Halaman Kantor Bupati Katingan, Pemprov Kalteng menyalurkan 3.300 paket bantuan pangan dan bantuan sosial KHBS kepada 969 penerima manfaat. Penerima berasal dari Kelurahan Kasongan Baru, Kelurahan Kasongan Lama, Desa Tumbang Liting, Dusun Hampangin, serta Desa Tewang Kadamba.
Selain penerima manfaat KHBS, bantuan juga diberikan kepada sekitar 2.500 warga dari berbagai kelompok. Mereka terdiri dari ASN Golongan I dan II, PPPK, tenaga outsourcing, pasukan kuning, sopir angkutan umum, buruh, petani, nelayan, dan juru parkir.
Pemprov Kalteng turut menyiapkan 500 paket bagi pedagang kecil dan pelaku UMKM. Dukungan itu diharapkan dapat membantu masyarakat yang tetap menjalankan kegiatan ekonomi di tengah kondisi yang terdampak karhutla.
Penyaluran bantuan juga berlangsung di Halaman Masjid Al-Muhajirin, Dusun Kereng Pangi. Di lokasi ini, sebanyak 2.026 paket bantuan pangan dan bantuan sosial KHBS disalurkan kepada 969 penerima manfaat dari Desa Hampalit, Talangkah, Banut Kalanaman, dan Talian Kereng.
Gubernur Kalteng Agustiar Sabran menyampaikan bahwa penanganan karhutla memerlukan keterlibatan bersama. Pemerintah, aparat, relawan, dunia usaha, serta masyarakat memiliki peran dalam menghadapi kebakaran sekaligus memberikan perlindungan kepada warga yang terdampak.
“Tidak mungkin membangun daerah ini dengan sendirinya. Kita harus bersama, bergotong royong dan saling membantu. Bukan waktunya saling menyalahkan, tetapi bagaimana kita mencari solusi,” tegas Agustiar.
Ia juga meminta masyarakat tidak ragu menyampaikan persoalan yang dihadapi kepada pemerintah. Masukan dari warga diperlukan agar berbagai kebutuhan di lapangan dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti.
“Saya ini bukan petugas partai. Saya adalah petugas bapak dan ibu sekalian. Masyarakat yang memilih dan menggaji saya. Karena itu, kalau ada kesulitan, sampaikan kepada kami,” ucapnya.
Agustiar juga mengingatkan seluruh pihak yang terlibat dalam distribusi agar memastikan bantuan diberikan kepada penerima yang memenuhi ketentuan. Ketepatan data dan sasaran menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program bantuan.
Sekretaris Daerah Kalteng Linae Victoria Aden menjelaskan, bantuan pangan yang disalurkan Pemprov Kalteng merupakan dukungan bagi masyarakat yang terdampak karhutla. Program ini juga menjangkau warga yang belum masuk dalam daftar penerima Kartu Huma Betang Sejahtera.
Bagi masyarakat yang merasa memenuhi kriteria penerima KHBS namun belum terdaftar, Linae mengarahkan agar melakukan koordinasi dengan pemerintah desa atau kelurahan. Warga juga dapat menyampaikan pengaduan melalui kanal yang telah disediakan.
Setiap usulan akan diproses melalui verifikasi dan validasi sebelum penerima ditetapkan. Tahapan ini dilakukan untuk menjaga ketepatan data serta memastikan program bantuan berjalan sesuai ketentuan.
Bupati Katingan Saiful menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemprov Kalteng kepada masyarakat di wilayahnya. Bantuan yang diberikan menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah dalam membantu warga menghadapi kondisi akibat karhutla.
Penanganan karhutla membutuhkan lebih dari sekadar pemadaman. Ketika kebakaran terjadi dan berdampak terhadap kehidupan masyarakat, pemenuhan kebutuhan pangan, air bersih, kesehatan, serta perlindungan warga juga harus menjadi perhatian.
Atas dasar itu, koordinasi antara Pemprov Kalteng, pemerintah daerah, TNI-Polri, relawan, dan masyarakat terus diperkuat. Sinergi lintas sektor diperlukan agar penanganan karhutla dapat berlangsung secara terpadu dari tahap pengendalian hingga penanganan dampak terhadap warga.
Pemprov Kalteng juga menghadirkan layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) dalam rangkaian kegiatan di Katingan. Masyarakat dapat memanfaatkan layanan ini untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan di tengah kondisi lingkungan yang terdampak karhutla.
Kehadiran CKG melengkapi bantuan pangan, bantuan sosial KHBS, dan air bersih yang diberikan pemerintah. Langkah itu menunjukkan bahwa penanganan dampak karhutla diarahkan tidak hanya pada kebutuhan material, tetapi juga pada akses pelayanan dasar bagi masyarakat. (*)
