Penurunan APBD Kalteng Diminta Tak Ganggu Pelayanan Publik

PALANGKARAYA – Penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2026 menjadi perhatian Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Yohannes Freddy Ering. Ia menilai kebijakan fiskal yang diambil pemerintah daerah harus tetap mengutamakan kepentingan masyarakat, khususnya pada sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar.

“Pemerintah provinsi harus memastikan sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat tetap menjadi prioritas utama, meskipun terjadi tekanan pada kapasitas fiskal daerah. Arah kebijakan anggaran harus tetap berpihak pada kepentingan publik,” kata Freddy, baru-baru ini.

Freddy menegaskan sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan tidak seharusnya mengalami pengurangan alokasi anggaran. Menurutnya, ketiga sektor tersebut merupakan fondasi utama dalam mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan di berbagai daerah.

Ia berpandangan penurunan APBD hendaknya dijadikan momentum untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Dengan pengelolaan yang tepat, pemerintah tetap dapat menjaga kualitas pelayanan publik tanpa mengurangi manfaat program pembangunan bagi masyarakat.

“Kalau APBD merosot terlalu jauh, tentu akan berdampak pada pelayanan publik. Karena itu Pemprov perlu lebih agresif menjemput DBH dari pusat,” katanya.

Selain mendorong efisiensi belanja daerah, Freddy juga meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah lebih optimal memperjuangkan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Menurutnya, DBH memiliki peran penting dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah di tengah dinamika penerimaan yang dihadapi pemerintah daerah.

Ia menilai peningkatan penerimaan melalui DBH akan membantu menjaga kesinambungan pelaksanaan program pembangunan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Langkah tersebut juga dinilai dapat menjaga stabilitas keuangan daerah dalam jangka panjang.

“DBH memiliki peran strategis untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah dalam mendukung pembangunan,” ujarnya.

Freddy berharap pemerintah provinsi mampu menjaga keseimbangan antara kebijakan fiskal dan keberlanjutan pembangunan. Dengan perencanaan anggaran yang tepat, penyesuaian fiskal diharapkan tidak menghambat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun pelaksanaan program prioritas daerah. “Penyesuaian fiskal harus tetap sejalan dengan komitmen pembangunan, sehingga manfaatnya tetap dirasakan masyarakat,” tandas Freddy. (Red/Adv)