Efisiensi Anggaran Jadi Pertimbangan Proyek Bendungan Muara Juloi

PALANGKA RAYA – Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Sirajul Rahman, mengatakan rencana pembangunan Bendungan Muara Juloi hingga kini belum memasuki tahap pembahasan resmi di DPRD. Menurutnya, kepastian pelaksanaan proyek tersebut masih bergantung pada arah kebijakan pemerintah pusat, terutama terkait dukungan pendanaan.

“Belum, saya kurang tahu dananya dari mana. Memang sempat ada isu mengenai rencana tersebut, tapi belum ada kepastiannya,” kata Sirajul, baru-baru ini.

Ia menilai, pembangunan infrastruktur berskala besar memerlukan dukungan anggaran yang memadai sehingga tidak dapat diputuskan tanpa mempertimbangkan kondisi keuangan daerah. Terlebih saat ini pemerintah masih melakukan penyesuaian belanja sebagai bagian dari kebijakan efisiensi anggaran.

“Biasanya pembangunan seperti itu tergantung pada kondisi keuangan kita yang saat ini sedang mengalami pemangkasan dan efisiensi,” tuturnya.

Sirajul mengungkapkan, proyeksi APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 diperkirakan berada di kisaran Rp7,1 triliun. Meski demikian, angka tersebut belum dapat dijadikan acuan final karena masih menunggu kepastian alokasi dana transfer dari pemerintah pusat.

“Kita belum tahu persis. Perubahan-perubahan dari pusat kadang tidak bisa kita pastikan. Seperti kemarin, ada kabar dana akan digelontorkan ke daerah, tapi kita belum tahu proses dan kebijakan pastinya seperti apa,” ungkapnya.

Ia menambahkan, saat ini prioritas pemerintah daerah masih difokuskan pada penyelesaian pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Setelah kondisi fiskal dan kebijakan pusat lebih jelas, berbagai program pembangunan strategis, termasuk Bendungan Muara Juloi, dapat dibahas sesuai dengan skala prioritas pembangunan daerah.

“Kami berharap setiap program strategis nantinya dapat direalisasikan berdasarkan kesiapan anggaran dan kebutuhan pembangunan daerah sehingga pelaksanaannya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tandas Sirajul. (Red/Adv