PALANGKA RAYA — Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah memaparkan proyeksi ekonomi daerah dalam acara Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 di Gedung BI Kalteng, Rabu (30/4/2025) malam. Acara ini mengusung tema besar “Batang Gawi, Bersama Pertanian Kalteng Wujudkan Ketahanan Pangan Nasional” sebagai upaya memperkuat ekonomi berbasis sektor riil.
Kepala Perwakilan BI Kalteng, Yuliansah Andrias mengungkapkan bahwa secara nasional, kekuatan ekonomi masih disokong oleh permintaan domestik, namun risiko eksternal seperti kebijakan proteksionis Amerika Serikat dinilai dapat memicu perlambatan ekonomi, termasuk di Kalimantan Tengah.
“Pertumbuhan ekonomi Kalteng pada 2025 diperkirakan melambat, terutama akibat penurunan ekspor dan perlambatan di sektor konstruksi,” ucapnya, Rabu (30/4/2025).
Ia menambahkan bahwa Indeks Harga Konsumen (IHK) di wilayah Kalteng diprediksi lebih tinggi dari tahun sebelumnya, tetapi masih berada dalam batas wajar sesuai target nasional. Lonjakan harga emas di tengah ketidakpastian global menjadi salah satu pemicunya.
Meski inflasi diperkirakan meningkat, menurut Yuliansah, kondisi ini masih dapat dikendalikan dengan menguatkan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi komoditas strategis lokal. Pemerintah daerah diharapkan mampu mengoptimalkan sektor pertanian untuk menstabilkan harga.
Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya hilirisasi komoditas seperti CPO dan pembangunan Kawasan Industri sebagai instrumen strategis pendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Infrastruktur dan kepastian regulasi menjadi syarat mutlak untuk menunjang sektor tersebut.
“Agar sektor ini tumbuh optimal, perlu penguatan iklim investasi, penyempurnaan regulasi, dan pembangunan infrastruktur pendukung,” tuturnya.
Yuliansah juga menyampaikan bahwa BI memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan BI-Rate di angka 5,75 persen berdasarkan hasil Rapat Dewan Gubernur 22–23 April 2025. Kebijakan ini diambil untuk menjaga inflasi dan kestabilan nilai tukar di tengah ketidakpastian global.
Kebijakan lain yang ditempuh Bank Indonesia termasuk pemberlakuan insentif likuiditas makroprudensial sejak 1 April 2025 yang diarahkan untuk sektor prioritas. “Digitalisasi sistem pembayaran juga diperluas untuk mendorong inklusi keuangan,” tandas Yuliansah. (Red/Adv)
