RSUD Kota Palangka Raya Jadi Rujukan Pengelolaan Keuangan BLUD oleh DPRD Katingan

banner 468x60

PALANGKARAYA – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Palangka Raya menjadi rujukan bagi anggota DPRD Kabupaten Katingan dalam mempelajari sistem pengelolaan keuangan berbasis Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Kunjungan ini bertujuan untuk menggali pengalaman serta mekanisme tata kelola keuangan yang diterapkan di rumah sakit tersebut.

Direktur RSUD Kota Palangka Raya, Abram Sidi Winasis, menyatakan bahwa pengelolaan keuangan BLUD merupakan aspek penting dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Menurutnya, fleksibilitas dalam penggunaan anggaran memungkinkan rumah sakit untuk lebih responsif terhadap kebutuhan pelayanan masyarakat.

“Kunjungan tersebut sebagai bentuk sinergi antardaerah dalam memperkuat tata kelola keuangan BLUD. RSUD Kota Palangka Raya siap berbagi pengalaman mengenai implementasi mekanisme pengelolaan yang telah diterapkan di rumah sakit ini,” ujar Abram, baru-baru ini.

Bacaan Lainnya

Dalam diskusi yang berlangsung, pihak RSUD Kota Palangka Raya memaparkan berbagai hal terkait BLUD, termasuk mekanisme pengelolaan anggaran, sumber pendapatan rumah sakit, serta pengawasan dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan.

Anggota DPRD Kabupaten Katingan mengapresiasi sistem yang telah diterapkan di RSUD Kota Palangka Raya dan berharap dapat menerapkan sistem serupa di daerah mereka. Mereka menilai bahwa tata kelola BLUD yang baik dapat menjadi solusi dalam meningkatkan efektivitas pelayanan kesehatan.

“Kami ingin mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai mekanisme BLUD yang telah berjalan di RSUD Kota Palangka Raya. Informasi ini sangat bermanfaat untuk kami dalam menyusun kebijakan yang lebih baik bagi pengelolaan rumah sakit di Kabupaten Katingan,” ujar salah satu anggota DPRD Katingan.

Sebagai tindak lanjut, kedua belah pihak sepakat untuk terus menjalin komunikasi dan berbagi pengalaman agar pengelolaan BLUD di daerah masing-masing dapat semakin optimal dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

“Dengan adanya koordinasi seperti ini, diharapkan pengelolaan BLUD di daerah semakin baik dan mampu memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal bagi masyarakat,” tandas Abram. (Red/Adv)

+ posts

Pos terkait