![](https://kolomredaksi.com/wp-content/uploads/2026/06/KR__GEPENG__HUT-KALTENG.jpg")
PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) terus memperkuat upaya pengendalian inflasi dengan memberikan perhatian terhadap stabilitas harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok. Kenaikan harga beras lokal menjadi salah satu persoalan yang perlu ditangani melalui intervensi pasar, penguatan pasokan, serta perbaikan distribusi, terutama untuk menjangkau masyarakat di wilayah pedalaman.
Langkah pengendalian itu menjadi pembahasan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang diikuti Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah Lantai II, Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (3/11/2026).
Rakor dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir. Dalam arahannya, Tomsi meminta pemerintah daerah meningkatkan koordinasi dengan Perum Bulog untuk mengintensifkan operasi pasar sebagai salah satu upaya menekan kenaikan harga beras yang terjadi di sejumlah daerah.
Ia mengungkapkan, berdasarkan perbandingan tahunan, harga beras mengalami kenaikan lebih dari 17 persen. Dengan Harga Acuan Penjualan (HAP) sebesar Rp14.500, kenaikan harga mencapai sekitar Rp2.000. Perkembangan ini perlu segera direspons melalui kebijakan yang tepat agar harga beras tetap terkendali dan tidak semakin membebani masyarakat.
“Jika dibandingkan secara tahunan, kenaikannya sudah lebih dari 17 persen. Dengan Harga Acuan Penjualan (HAP) sebesar Rp14.500, kenaikannya mencapai sekitar Rp2.000. Pemerintah daerah bersama Bulog perlu mengintensifkan operasi pasar,” tegas Tomsi.
Tomsi menegaskan, operasi pasar perlu menjadi salah satu langkah yang diperkuat pemerintah daerah dalam menghadapi kenaikan harga pangan. Pelaksanaannya membutuhkan koordinasi yang baik dengan Bulog agar intervensi dapat menjangkau wilayah yang membutuhkan dan memberikan dampak terhadap keterjangkauan harga di tingkat masyarakat.
Ia juga mengingatkan bahwa stabilitas harga beras memiliki kaitan erat dengan pengendalian inflasi. Sebagai bahan pangan utama, beras dikonsumsi oleh hampir seluruh masyarakat sehingga perubahan harganya dapat memberikan pengaruh terhadap pengeluaran rumah tangga dan perkembangan harga secara umum.
“Diharapkan sinergi seluruh pihak terus terjaga dan harga beras dapat diturunkan. Kenaikan harga beras, meskipun sedikit, tetap memberikan andil terhadap inflasi karena beras dikonsumsi oleh seluruh masyarakat,” tandas Tomsi.
Sementara itu, Yuas Elko memaparkan perkembangan inflasi di Kalteng dengan menyoroti lima komoditas yang perlu mendapat perhatian, yaitu beras, emas perhiasan, bensin, daging ayam, dan ikan nila. Pemantauan terhadap komoditas tersebut diperlukan untuk mengetahui perkembangan harga sekaligus menentukan langkah pengendalian yang sesuai dengan kondisi pasar.
Khusus untuk komoditas beras, Yuas menjelaskan bahwa kenaikan harga di Kalteng terutama terjadi pada beras lokal, seperti Mayang dan Banjar. Adapun harga beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta bantuan pangan dari pemerintah pusat masih relatif stabil.
Kondisi harga beras lokal tidak terlepas dari penurunan produksi akibat kemarau yang terjadi pada periode sebelumnya. Faktor produksi tersebut turut memengaruhi ketersediaan beras di pasaran sehingga perkembangan harga perlu terus dipantau agar tidak memberikan tekanan lebih besar terhadap inflasi daerah.
“Kenaikan harga beras di Kalimantan Tengah terutama terjadi pada beras lokal, seperti Mayang dan Banjar. Sementara itu, harga beras SPHP dan bantuan pangan dari pemerintah pusat relatif stabil. Kondisi ini dipengaruhi oleh penurunan produksi akibat kemarau sebelumnya,” jelas Yuas.
Di tengah perkembangan harga itu, stok beras di Kalteng masih relatif aman dengan jumlah sekitar 12.212 ton. Ketersediaan stok menjadi faktor penting dalam menjaga pemenuhan kebutuhan masyarakat, sekaligus memberikan dukungan terhadap upaya pemerintah dalam mengantisipasi kemungkinan gangguan pasokan.
Meski demikian, pemerintah daerah tetap perlu memastikan ketersediaan beras diikuti dengan distribusi yang lancar. Pasokan yang tersedia harus dapat menjangkau berbagai kabupaten, termasuk daerah yang memiliki keterbatasan akses transportasi, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi tanpa hambatan berarti.
Yuas menyampaikan, pengendalian harga beras tetap menjadi prioritas karena komoditas ini merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Kenaikan harga yang tidak terkendali berpotensi meningkatkan beban pengeluaran rumah tangga dan memberikan kontribusi terhadap inflasi.
“Stok beras di Kalimantan Tengah relatif aman, yakni sekitar 12.212 ton. Namun, kenaikan harga beras perlu dikendalikan karena beras adalah kebutuhan pokok masyarakat dan memiliki andil terhadap inflasi,” ungkap Yuas.
Untuk menjaga kestabilan harga, Pemprov Kalteng terus melaksanakan berbagai program intervensi pasar. Upaya itu dilakukan melalui pasar murah, gerakan pangan murah, pasar penyeimbang, dan operasi pasar yang bertujuan membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau.
Pelaksanaan program tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam menjaga keterjangkauan pangan, khususnya ketika terjadi kenaikan harga pada komoditas strategis. Melalui kegiatan yang dilaksanakan di berbagai wilayah, pemerintah berupaya memberikan kemudahan akses bagi masyarakat sekaligus membantu mengendalikan gejolak harga di pasar.
Selain intervensi secara langsung, koordinasi dengan Bank Indonesia dan Perum Bulog juga terus diperkuat. Kerja sama ini diarahkan untuk mendukung kelancaran distribusi beras ke seluruh kabupaten di Kalteng, sehingga pasokan dapat tersedia secara lebih merata sesuai kebutuhan masyarakat.
“Untuk menjaga stabilitas harga, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan pasar murah, gerakan pangan murah, pasar penyeimbang, dan operasi pasar. Koordinasi dengan Bank Indonesia dan Bulog juga diperkuat untuk memperlancar distribusi beras ke seluruh kabupaten,” imbuh Yuas.
Lebih lanjut, Yuas menjelaskan bahwa kondisi geografis Kalteng menjadi salah satu tantangan dalam menjaga kelancaran distribusi bahan pangan. Luas wilayah dan jarak antardaerah membuat proses pengiriman membutuhkan waktu cukup panjang, terutama untuk menjangkau kawasan pedalaman yang memiliki keterbatasan akses transportasi darat.
Perjalanan distribusi antarkabupaten dapat memakan waktu hingga delapan jam. Bahkan, pengiriman bahan kebutuhan pokok ke beberapa wilayah pedalaman tertentu dapat berlangsung sampai dua hari dengan menggunakan kapal atau klotok.
Lamanya waktu pengiriman tersebut membutuhkan perencanaan distribusi yang baik agar pasokan pangan tetap tersedia di daerah tujuan. Pemerintah juga perlu memperhatikan karakteristik setiap wilayah sehingga proses penyaluran dapat disesuaikan dengan kondisi geografis dan sarana transportasi yang tersedia.
Karena itu, penguatan kerja sama antara pemerintah daerah, Bulog, Bank Indonesia, dan instansi terkait menjadi bagian penting dalam mengatasi tantangan distribusi. Sinergi lintas sektor diharapkan mampu memperlancar penyaluran bahan pangan sekaligus menjaga ketersediaan pasokan bagi masyarakat hingga ke wilayah terpencil.
“Perjalanan antarkabupaten dapat memakan waktu hingga delapan jam, sedangkan pengiriman ke daerah pedalaman tertentu bahkan mencapai dua hari menggunakan kapal atau klotok. Karena itu, diperlukan sinergi pemerintah daerah, Bulog, Bank Indonesia, dan instansi terkait untuk memastikan kelancaran distribusi serta ketersediaan pasokan pangan bagi masyarakat,” pungkas Yuas.
Melalui rakor ini, Pemprov Kalteng terus mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga terkait dalam menjaga stabilitas ekonomi. Pengendalian harga komoditas strategis, penguatan stok pangan, pelaksanaan intervensi pasar, serta kelancaran distribusi menjadi langkah yang perlu dijalankan secara berkesinambungan.
Upaya tersebut diharapkan tidak hanya mampu menekan kenaikan harga pangan, tetapi juga memastikan kebutuhan pokok tetap tersedia dan terjangkau oleh masyarakat. Dengan pengawasan dan koordinasi yang konsisten, Pemprov Kalteng berupaya menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung stabilitas inflasi di Bumi Tambun Bungai. (adv)
