![](https://kolomredaksi.com/wp-content/uploads/2026/06/KR__GEPENG__HUT-KALTENG.jpg")
PALANGKA RAYA – Dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terhadap perekonomian masyarakat perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Kerusakan perkebunan yang menjadi sumber penghidupan warga berpotensi menimbulkan persoalan ekonomi berkepanjangan, terutama bagi petani yang kehilangan tanaman produktif dan tidak memiliki sumber pendapatan alternatif.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Sudarsono, meminta Pemprov Kalteng memberikan dukungan nyata bagi masyarakat yang terdampak karhutla.
Ia mendorong agar program pemulihan perkebunan rakyat menjadi salah satu prioritas dalam perencanaan anggaran 2027, sehingga petani memiliki kesempatan untuk kembali mengembangkan usaha dan memulihkan pendapatan keluarga.
Sudarsono menjelaskan, kondisi perekonomian masyarakat Kalteng dalam empat bulan terakhir cukup memprihatinkan. Kemarau panjang yang disertai kebakaran perkebunan telah menyebabkan kerugian bagi masyarakat, khususnya petani kelapa sawit dan karet yang selama ini mengandalkan hasil kebun untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Sebagian warga bahkan kehilangan perkebunan sawit dengan luas mencapai dua hingga tiga hektare. Kerusakan itu tidak hanya menghilangkan aset produktif masyarakat, tetapi juga memutus sumber pendapatan yang selama ini menopang perekonomian rumah tangga.
“Banyak masyarakat kita yang memiliki kebun sawit dua sampai tiga hektare terbakar. Begitu juga kebun karet. Ini tentu membutuhkan waktu untuk menghidupkan kembali perekonomian mereka,” ujar Sudarsono, Selasa (10/11/2026).
Ia menerangkan, pemulihan perkebunan membutuhkan proses panjang karena setiap komoditas memiliki masa pertumbuhan berbeda. Tanaman kelapa sawit relatif lebih cepat kembali produktif, sedangkan tanaman karet membutuhkan waktu sekitar enam hingga tujuh tahun untuk kembali menghasilkan.
Lamanya proses pemulihan ini menjadi tantangan tersendiri bagi petani. Selama tanaman belum menghasilkan, masyarakat harus mencari cara untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa mengandalkan pendapatan dari kebun yang terbakar. Kondisi itu juga dapat memengaruhi kemampuan keluarga dalam membiayai pendidikan, kebutuhan pangan, serta keperluan rumah tangga lainnya.
Untuk mengatasi persoalan itu, Sudarsono mendorong pemerintah agar tidak hanya berfokus pada penanganan karhutla, tetapi juga memperhatikan dampak ekonomi yang ditimbulkan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah membantu masyarakat melalui penyediaan bibit perkebunan agar lahan yang terbakar bisa kembali dimanfaatkan secara produktif.
Ia mengaku telah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Perkebunan agar segera mendata masyarakat yang mengalami kerugian akibat kebakaran kebun. Pendataan tersebut diperlukan sebagai dasar pemerintah dalam menentukan sasaran penerima bantuan, menghitung kebutuhan bibit, serta merancang program pemulihan yang sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Saya sudah meminta agar masyarakat yang terdampak kebakaran kebun segera didata. Tahun 2027 perlu dipertimbangkan pengadaan bibit perkebunan untuk rakyat, sehingga masyarakat bisa kembali membangun kebunnya dan memulihkan perekonomian keluarga,” katanya.
Sudarsono berharap pengadaan bibit perkebunan dapat dipertimbangkan dalam APBD 2027. Dukungan anggaran ini diharapkan mampu membantu petani memulai kembali kegiatan perkebunan tanpa harus menanggung seluruh biaya pemulihan secara mandiri.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa penyaluran bantuan harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama mengenai legalitas dan status lahan. Bantuan bibit perlu diprioritaskan bagi masyarakat yang memiliki lahan berstatus Areal Penggunaan Lain (APL), bukan berada di kawasan hutan produksi.
Ketentuan tersebut perlu menjadi perhatian agar program bantuan berjalan sesuai aturan, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan persoalan hukum. Pemerintah juga diharapkan melakukan verifikasi secara cermat sebelum menetapkan penerima bantuan.
Ia menegaskan, pemulihan perkebunan rakyat memiliki peran penting dalam menggerakkan kembali ekonomi masyarakat pascakarhutla. Ketika petani dapat kembali menanam dan mengembangkan kebunnya, peluang untuk memulihkan pendapatan keluarga juga semakin terbuka.
“Kita berharap pemerintah menjadikan pemulihan perkebunan rakyat sebagai salah satu perhatian dalam penyusunan anggaran 2027, sehingga masyarakat terdampak dapat kembali produktif dan perekonomian daerah berangsur pulih,” tutupnya. (adv)
