![](https://kolomredaksi.com/wp-content/uploads/2026/06/KR__GEPENG__HUT-KALTENG.jpg")
PALANGKA RAYA – Wakil Ketua III DPRD Kalteng, Junaidi, meminta Pemprov Kalteng memperkuat koordinasi dengan seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk mengevaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Langkah ini diperlukan agar berbagai kendala di lapangan dapat segera diidentifikasi dan ditangani, terutama di tengah kebakaran yang masih terjadi serta memicu kabut asap di sejumlah wilayah.
Junaidi menilai evaluasi menyeluruh menjadi bagian penting dalam memastikan kesiapan pemerintah menghadapi karhutla hingga akhir 2026. Tidak hanya melihat perkembangan kebakaran, evaluasi juga perlu mencakup kemampuan daerah dalam menyediakan anggaran, menyiapkan personel, serta memastikan ketersediaan peralatan yang dibutuhkan untuk pemadaman.
Ia meminta Pemprov Kalteng segera menggelar rapat koordinasi dengan seluruh bupati dan wali kota. Melalui pertemuan itu, setiap daerah diharapkan dapat menyampaikan kondisi terkini, termasuk hambatan yang dihadapi dalam menjalankan langkah pencegahan maupun penanganan kebakaran.
“Harapan kita, pemerintah provinsi bisa melakukan rapat koordinasi dengan wali kota dan bupati se-Kalteng dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan penanganan karhutla di akhir tahun 2026 ini,” katanya, Senin (12/10/2026).
Menurut Junaidi, penanganan karhutla membutuhkan kesiapan yang merata di seluruh wilayah. Sebab, kemampuan setiap kabupaten/kota berbeda, khususnya dalam hal dukungan keuangan dan fasilitas operasional. Kondisi ini perlu menjadi perhatian agar tidak ada daerah yang mengalami kesulitan ketika harus melakukan pemadaman dalam waktu cepat.
Ia menegaskan, pemerintah perlu mengetahui secara pasti kebutuhan masing-masing daerah sebelum menentukan bentuk dukungan yang diperlukan. Dengan pemetaan yang jelas, langkah penanganan dapat disusun berdasarkan prioritas dan kondisi lapangan, bukan sekadar mengandalkan laporan administratif.
Selain kesiapan teknis, persoalan anggaran juga harus menjadi pembahasan utama dalam rapat koordinasi.
Junaidi meminta pemerintah daerah yang menghadapi keterbatasan keuangan agar segera menyampaikan kendalanya sehingga dapat dicari solusi bersama.
Salah satu hal yang dapat dibahas ialah kemungkinan pemenuhan kebutuhan penanganan karhutla melalui APBD Perubahan, dengan tetap memperhatikan tahapan pembahasan dan kemampuan keuangan masing-masing daerah.
“Kalau memang ternyata kabupaten/kota kesulitan masalah anggaran, maka perlu dibicarakan dan dicari solusinya. Karena kita belum tahu apakah masing-masing kabupaten/kota sudah melakukan pembahasan APBD Perubahan,” ujarnya.
Junaidi mengingatkan, kesiapan Pemprov Kalteng tidak akan memberikan hasil maksimal apabila pemerintah kabupaten/kota belum memiliki kemampuan yang memadai. Penanganan karhutla membutuhkan keselarasan langkah, mulai dari tingkat kebijakan hingga pelaksanaan di lapangan.
“Walaupun provinsi persiapannya matang dan siap, tetapi kabupaten/kota tidak siap, sama juga,” tegasnya.
Karena itu, evaluasi juga perlu memastikan kesiapan petugas pemadam, kondisi peralatan, serta mekanisme koordinasi ketika titik kebakaran ditemukan. Kecepatan memperoleh informasi dan mengerahkan sumber daya menjadi faktor penting untuk mencegah api meluas dan mengurangi dampak kabut asap terhadap masyarakat.
Junaidi berharap koordinasi antara Pemprov Kalteng dan seluruh pemerintah kabupaten/kota dapat segera dilaksanakan dengan menghasilkan langkah tindak lanjut yang jelas. Dengan komunikasi yang intensif dan pembagian peran yang terarah, berbagai kekurangan dalam penanganan karhutla diharapkan dapat diperbaiki sehingga seluruh daerah lebih siap menghadapi potensi kebakaran hingga akhir tahun. (*)
