![](https://kolomredaksi.com/wp-content/uploads/2026/06/KR__GEPENG__HUT-KALTENG.jpg")
PALANGKA RAYA – Ancaman serangan siber yang semakin berkembang menuntut pemerintah daerah meningkatkan kesiapan dalam melindungi data dan sistem elektronik. Penguatan keamanan digital tidak hanya menjadi tanggung jawab instansi yang mengelola teknologi informasi, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh perangkat daerah agar pelayanan pemerintahan tetap berjalan aman dan lancar.
Sebagai bagian dari upaya memperkuat pertahanan digital, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Kalteng memfasilitasi Asistensi Pembentukan dan Registrasi Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS/CSIRT) bagi pemerintah kabupaten dan kota se-Kalteng.
Kegiatan yang dilaksanakan pada 9–10 November 2026 ini berlangsung secara daring dan luring, dengan pusat kegiatan di Ruang GSP Lantai 2 Kantor Diskominfosantik Kalteng. Dalam pelaksanaannya, kegiatan menghadirkan narasumber dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk memberikan pendampingan teknis dan pemahaman mengenai pembentukan hingga registrasi resmi tim tanggap insiden siber.
Asistensi ini menjadi langkah untuk mempercepat terbentuknya TTIS/CSIRT di seluruh pemerintah kabupaten dan kota. Selain memenuhi kebutuhan kelembagaan, pembentukan tim diharapkan mampu memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam mengidentifikasi ancaman, menangani gangguan keamanan digital, serta memulihkan sistem elektronik ketika terjadi insiden.
Kepala Diskominfosantik Kalteng Adiah Chandra Sari mengatakan, pembentukan TTIS/CSIRT merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan ketahanan siber pemerintah daerah. Terlebih, penerapan transformasi digital dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) membuat berbagai aktivitas pemerintahan semakin bergantung pada teknologi informasi.
Pemanfaatan teknologi digital memberikan kemudahan dalam pengelolaan administrasi dan penyelenggaraan pelayanan publik. Namun, perkembangan ini juga menghadirkan tantangan baru, terutama berkaitan dengan perlindungan informasi, keamanan jaringan, serta potensi gangguan terhadap sistem elektronik.
“Sesuai dengan Peraturan BSSN Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insiden Siber, penanganan insiden siber menuntut kesiapsiagaan yang terstruktur dan terkoordinasi,” ujar Adiah.
Ia menegaskan, keberadaan TTIS/CSIRT harus memiliki fungsi yang jelas dan mampu memberikan perlindungan terhadap seluruh aset digital pemerintah daerah. Tim ini tidak boleh hanya dibentuk untuk memenuhi persyaratan administrasi, tetapi harus benar-benar siap menjalankan tugas ketika terjadi ancaman keamanan siber.
Menurut Adiah, perlindungan data dan sistem elektronik menjadi kebutuhan mendasar dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan berbasis digital. Karena itu, setiap pemerintah daerah perlu membangun kesiapan melalui penguatan personel, prosedur kerja, serta koordinasi antarlembaga.
Dengan adanya tim tanggap insiden siber, pemerintah daerah diharapkan memiliki mekanisme yang lebih terarah dalam menghadapi berbagai potensi serangan. Penanganan yang cepat dan tepat juga dapat membantu mengurangi risiko kerusakan sistem maupun terganggunya pelayanan kepada masyarakat.
Sementara itu, Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah BSSN Danang Jaya menekankan bahwa pembentukan CSIRT harus diikuti kesiapan operasional dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia.
Ia menjelaskan, tim tanggap insiden siber memiliki tanggung jawab yang tidak ringan. Personel yang tergabung di dalamnya harus memahami karakteristik ancaman, mampu melakukan identifikasi terhadap gangguan, serta mengetahui langkah penanganan yang harus dilakukan ketika sistem elektronik mengalami serangan.
“Tim CSIRT tidak hanya sekadar dibentuk dan teregistrasi, tetapi yang paling utama adalah harus berfungsi dengan optimal. Berdasarkan data nasional, tercatat ada sekitar 350.000 serangan siber yang terjadi di Indonesia mencakup berbagai sektor,” jelas Danang.
Besarnya jumlah serangan siber itu menjadi perhatian bagi seluruh penyelenggara pemerintahan. Ancaman digital dapat menyasar berbagai jenis sistem dan tidak hanya mengincar lembaga tertentu. Karena itu, pemerintah daerah perlu memiliki kesiapan untuk menghadapi risiko yang dapat muncul sewaktu-waktu.
Danang menggambarkan TTIS/CSIRT sebagai satuan pengamanan di ruang digital yang harus memiliki kemampuan respons cepat atau quick response. Ketika terjadi insiden, tim harus mampu mengambil tindakan awal, melakukan koordinasi, serta membantu proses pemulihan sistem agar dampak gangguan tidak meluas.
Kesiapan tersebut juga membutuhkan dukungan sumber daya manusia yang kompeten. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan personel perlu dilakukan secara berkelanjutan agar kemampuan tim tetap relevan dengan perkembangan teknologi dan pola serangan siber.
Selain kemampuan personel, BSSN mengingatkan pentingnya memperluas cakupan pengamanan terhadap seluruh aset Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) milik pemerintah daerah sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).
Pengamanan tidak cukup hanya dilakukan terhadap aplikasi dan perangkat yang berada di bawah pengelolaan Dinas Komunikasi dan Informatika. Seluruh aset digital yang digunakan perangkat daerah maupun unit pelayanan publik juga perlu masuk dalam cakupan kerja TTIS/CSIRT.
Danang secara khusus menyoroti pentingnya perlindungan sistem elektronik di RSUD. Fasilitas kesehatan ini mengelola data pelayanan publik yang bersifat vital sehingga membutuhkan perhatian serius dari sisi keamanan informasi.
“Termasuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang mengelola data pelayanan publik vital, harus masuk ke dalam cakupan pengamanan Tim CSIRT Daerah,” tambah Danang.
Cakupan pengamanan yang menyeluruh diharapkan dapat mencegah munculnya celah perlindungan pada aset digital pemerintah daerah. Dengan keterlibatan seluruh perangkat daerah, pengawasan dan penanganan insiden dapat dilakukan secara lebih terpadu, termasuk pada sistem yang mendukung pelayanan kesehatan dan kebutuhan dasar masyarakat.
Dalam kegiatan itu, BSSN juga mendorong penerapan prinsip security by design pada setiap pengembangan aplikasi dan sistem elektronik pemerintah daerah. Prinsip ini menempatkan keamanan sebagai salah satu aspek utama sejak proses perencanaan hingga pembangunan aplikasi.
Dengan pendekatan tersebut, potensi kerentanan dapat diantisipasi lebih awal sebelum sistem digunakan. Pemerintah daerah juga diharapkan memperhatikan perlindungan data, pengamanan akses, serta keandalan sistem agar aplikasi yang dikembangkan tidak menjadi pintu masuk bagi ancaman siber.
Selain itu, pemerintah kabupaten dan kota diminta lebih tanggap dalam menindaklanjuti notification alert yang disampaikan BSSN. Notifikasi ini berfungsi sebagai peringatan dini terhadap potensi ancaman maupun indikasi insiden keamanan siber yang memerlukan pemeriksaan dan penanganan.
Tindak lanjut terhadap setiap peringatan perlu dilakukan secara cepat melalui koordinasi dengan pihak yang berwenang. Dengan begitu, potensi gangguan dapat diketahui lebih awal dan langkah mitigasi bisa segera dilaksanakan sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas.
Melalui kegiatan asistensi ini, pemerintah kabupaten dan kota se-Kalteng diharapkan mampu menetapkan target pembentukan dan registrasi TTIS/CSIRT secara terukur. Selain mempercepat proses administrasi, setiap daerah juga perlu mempersiapkan personel, sarana pendukung, serta mekanisme kerja yang memungkinkan tim menjalankan fungsi pengamanan secara optimal.
Penguatan koordinasi antara pemerintah daerah dan BSSN menjadi bagian penting dalam membangun sistem pertahanan siber yang efektif. Pertukaran informasi, peningkatan kapasitas, serta kesamaan pemahaman mengenai prosedur penanganan insiden diharapkan mampu memperkuat kesiapan daerah menghadapi berbagai bentuk ancaman digital.
Pemprov Kalteng melalui Diskominfosantik terus mendorong sinergi bersama BSSN dan pemerintah kabupaten/kota untuk mewujudkan ekosistem keamanan siber daerah yang tangguh, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Langkah ini sekaligus mendukung penyelenggaraan pemerintahan digital yang aman, andal, dan terpercaya. Dengan kesiapan tim tanggap insiden siber di setiap daerah, perlindungan terhadap data, infrastruktur teknologi informasi, serta layanan elektronik pemerintah diharapkan semakin kuat sehingga transformasi digital dapat berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. (*)
