Desa Tuwung dan FPKP UPR Sepakati Program Binaan Lima Tahun

banner 728x90

PULANG PISAU – Fakultas Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Universitas Palangka Raya (FPKP UPR) resmi menjalin kerja sama desa binaan dengan Pemerintah Desa Tuwung, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tersebut dilaksanakan di Balai Desa Tuwung.

Bacaan Lainnya

Kegiatan ini dihadiri jajaran pimpinan FPKP UPR, mulai dari dekan, wakil dekan, ketua dan sekretaris jurusan, koordinator program studi, kepala laboratorium dan instalasi kebun, hingga ketua tim penjaminan mutu. Dari pihak desa, turut hadir kepala desa beserta perangkat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pengelola hutan desa, Ketua PKK, serta para pelaku usaha lokal.

Kepala Desa Tuwung, David Faisal Anderson, menyambut kerja sama tersebut dengan antusias. Ia berharap program desa binaan yang dijalankan bersama FPKP UPR dapat segera direalisasikan dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.

“Desa Tuwung memiliki potensi besar, mulai dari danau, sungai, peternakan, perikanan, hingga kehutanan. Luas hutan desa kami mencapai 1.297 hektare dan telah berkembang berbagai Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), seperti lebah madu, hasil hutan bukan kayu, hingga budidaya jamur tiram,” ujarnya, baru-baru ini.

Ia menambahkan, potensi ekowisata desa juga dinilai menjanjikan dan perlu dikembangkan lebih lanjut melalui dukungan perguruan tinggi agar mampu menarik minat wisatawan sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.

Sementara itu, Dekan FPKP UPR, Dr. Ir. Wilson, M.Si, menyampaikan bahwa keterlibatan dosen di Desa Tuwung sebenarnya telah berjalan sebelumnya, namun perlu diperkuat agar lebih terarah dan berdampak luas.

“Potensi Desa Tuwung sangat besar dan didukung aksesibilitas yang baik karena dekat dengan ibu kota provinsi. Ke depan, kerja sama ini harus lebih fokus dan terarah, sehingga dalam lima tahun ke depan setiap agenda tahunan dapat dirancang secara jelas,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa kebijakan fakultas pada tahun 2026 akan memfokuskan seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari dana fakultas di Desa Tuwung sebagai lokasi prioritas.

Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Rektor Universitas Palangka Raya yang diwakili Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, Drs. Darmae Nasir, M.Si., M.A., Ph.D. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya kolaborasi antara kampus dan masyarakat dalam setiap program pembangunan.

“Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan secara kolaboratif dan partisipatif. Kampus tidak boleh merasa lebih tahu, karena masyarakat memiliki kearifan lokal yang telah teruji secara turun-temurun,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa integrasi antara pengetahuan modern dan kearifan lokal menjadi kunci keberhasilan program desa binaan, disertai komunikasi yang baik agar program berjalan berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata.

Setelah penandatanganan PKS, kegiatan dilanjutkan dengan sesi pemantapan program melalui dialog antara tim desa binaan dan pihak fakultas. Dalam sesi tersebut, masyarakat menyampaikan berbagai kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi di lapangan.

Sejumlah isu yang mengemuka antara lain tingginya biaya pakan ikan lele yang berdampak pada penurunan keuntungan, kebutuhan pendampingan budidaya dan pemasaran jamur tiram, serta adanya penyakit yang menyerang ternak babi secara serentak. Selain itu, potensi hutan wisata yang telah ada dinilai masih membutuhkan promosi lebih luas agar dikenal wisatawan.

Menanggapi hal tersebut, para ketua jurusan di lingkungan FPKP UPR menyatakan kesiapan untuk membentuk tim khusus guna mendalami setiap persoalan yang disampaikan. Tim peneliti yang melibatkan dosen dan mahasiswa akan diterjunkan untuk memberikan solusi berbasis riset sesuai kebutuhan masyarakat.

Kerja sama yang direncanakan berlangsung selama lima tahun ini diharapkan mendapat dukungan penuh dari masyarakat Desa Tuwung. Melalui sinergi antara akademisi dan masyarakat, program desa binaan ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan sekaligus menjaga keberlanjutan potensi sumber daya lokal. (Red/Adv)

Pos terkait