KASONGAN – Reses perseorangan Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Faridawaty Darland Atjeh (FDA), pada masa persidangan II Tahun Sidang 2026 di Desa Hyang Bana, Kecamatan Tasik Payawan, Kabupaten Katingan, mengungkap dampak signifikan efisiensi anggaran terhadap pembangunan di tingkat desa.
Kegiatan yang berlangsung di rumah Kepala Desa Hyang Bana tersebut menjadi forum dialog antara masyarakat dan wakil rakyat untuk membahas berbagai persoalan pembangunan yang tengah dihadapi.
Dalam kesempatan itu, Faridawaty menyampaikan bahwa kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat memberikan dampak berantai hingga ke tingkat provinsi dan desa.
Ia menjelaskan, kondisi tersebut berimplikasi pada tertundanya sejumlah program pembangunan infrastruktur yang sebelumnya telah direncanakan.
Menurutnya, keterbatasan anggaran membuat pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian prioritas, sehingga tidak semua program dapat direalisasikan dalam waktu bersamaan.
“Dana Desa yang semula sebesar Rp1 miliar per desa kini berkurang menjadi Rp250 juta. Pengurangan ini menyebabkan sebagian anggaran pembangunan infrastruktur desa dialihkan ke sektor kesehatan,” ujarnya, baru-baru ini.
Ia menambahkan, pengalihan anggaran tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menyesuaikan kebutuhan prioritas, khususnya dalam mendukung sektor kesehatan yang dinilai sangat penting.
Namun demikian, ia mengakui bahwa dampak dari kebijakan tersebut cukup dirasakan oleh masyarakat desa, terutama dalam hal pembangunan fisik yang menjadi kebutuhan dasar.
Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa kondisi ini menuntut adanya perencanaan pembangunan yang lebih selektif dan tepat sasaran agar anggaran yang tersedia tetap dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Menurutnya, pemerintah desa juga diharapkan mampu mengelola anggaran yang ada secara efektif, dengan tetap mengedepankan kebutuhan yang paling mendesak.
Ia juga mengajak masyarakat untuk memahami kondisi tersebut sebagai bagian dari dinamika kebijakan nasional yang harus disikapi secara bijak.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa aspirasi masyarakat tetap menjadi prioritas, dan akan terus diperjuangkan agar pembangunan yang tertunda dapat kembali dilaksanakan secara bertahap.
Dengan adanya komunikasi yang terbuka antara masyarakat dan wakil rakyat, diharapkan berbagai tantangan yang muncul akibat keterbatasan anggaran dapat diatasi secara bersama.
Reses ini menjadi momentum penting untuk menyerap aspirasi sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait kondisi anggaran yang sedang dihadapi, sehingga pembangunan ke depan dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan. (Red/Adv)
