PALANGKARAYA – Pemerintah Kota Palangka Raya kembali mencatatkan prestasi membanggakan dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut dari BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah atas laporan keuangan tahun 2024.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan di Gedung BPK Perwakilan Kalteng dan diterima langsung oleh Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin.
Fairid mengaku bangga dan bersyukur atas pencapaian yang ia sebut bukan hasil kerja individu, melainkan hasil sinergi seluruh jajaran di Pemerintah Kota Palangka Raya.
“Alhamdulillah, ini bukan keberhasilan saya pribadi, tapi keberhasilan seluruh ASN Pemko Palangka Raya yang bekerja keras siang malam menyusun laporan dan menindaklanjuti rekomendasi BPK,” kata Fairid, Senin (23/6/2025).
Ia menegaskan pentingnya menjaga konsistensi dalam penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik agar WTP bukan hanya menjadi simbol, tapi juga cermin dari profesionalisme.
Dalam pemeriksaan kali ini, BPK mencatat delapan temuan senilai Rp2,39 miliar. Pemko Palangka Raya telah memulihkan Rp2,07 miliar dari nilai tersebut ke kas daerah, yang diapresiasi oleh BPK sebagai bentuk komitmen nyata terhadap rekomendasi lembaga audit.
Fairid menyebutkan bahwa sempat terjadi sedikit penurunan persentase tindak lanjut selama masa transisi kepemimpinan, namun ia memastikan semua rekomendasi akan diselesaikan sesuai batas waktu yang ditetapkan.
“Kami tidak ingin hanya baik di atas kertas. Kami ingin tata kelola pemerintahan yang benar-benar kuat dan profesional di lapangan,” tegasnya.
Ia juga menyinggung pentingnya presisi dalam penganggaran agar belanja dan pendapatan daerah berjalan selaras dan efisien, serta tidak menimbulkan deviasi anggaran.
“Kita tidak boleh cepat puas. Bahkan ketika sudah mendapat predikat terbaik, bukan berarti tidak bisa lebih baik lagi,” lanjutnya.
WTP kali ini menurutnya menjadi indikator bahwa Kota Palangka Raya bukan hanya stabil, tetapi juga memiliki arah pembangunan yang terukur dan kredibel.
“Capaian ini adalah batu loncatan, bukan garis akhir. Pemerintahan yang baik bukan hanya soal laporan keuangan, tapi tentang menjalankan amanah rakyat dengan sebaik-baiknya,” tandas Fairid. (Red/Adv)
