PALANGKA RAYA – Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin menyampaikan bahwa kawasan Jalan Adonis Samad akan segera ditata oleh Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya. Penataan dilakukan mengingat jalur tersebut merupakan akses utama menuju Bandara Tjilik Riwut dan menjadi salah satu titik strategis kota.
“Pemko Palangka Raya melalui instansi terkait telah melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima atau PKL yang berjualan di bahu Jalan Adonis Samad,” ungkap Fairid, belum lama ini.
Ia menjelaskan bahwa langkah penertiban ini merupakan bagian dari program prioritas penataan kawasan yang diusung Pemko guna menciptakan keteraturan, kenyamanan, dan keindahan ruang publik. Penataan tersebut diharapkan membawa dampak positif bagi tata kelola wilayah perkotaan.
Oleh karena itu, lanjut Fairid, selain karena lokasinya yang menuju bandara, penertiban dilakukan sebagai bagian dari persiapan penataan infrastruktur kawasan yang direncanakan mulai tahun ini. “Mudah-mudahan tahun depan progres penataannya sudah terlihat,” ucapnya.
Lebih jauh ia menyebutkan bahwa Jalan Adonis Samad tergolong sebagai kawasan dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Hal ini menuntut perhatian lebih dalam hal penyediaan dan pengelolaan infrastruktur yang mendukung aktivitas masyarakat setempat.
Apalagi, di sekitar kawasan tersebut direncanakan akan dibangun pusat perbelanjaan baru. Menurut Fairid, penataan sejak dini menjadi hal penting agar tidak memunculkan kemacetan atau kesemrawutan di masa mendatang.
“Kalau nanti mal sudah buka dan masyarakat semakin ramai, bisa-bisa sudah terlanjur padat. Jadi kami antisipasi sejak sekarang. Kami akan menata, memperbaiki, bahkan menghijaukan kawasan tersebut karena itu adalah salah satu pintu gerbang masuk Kota Palangka Raya,” tambahnya.
Terkait nasib para pedagang yang terdampak penertiban, Fairid menegaskan bahwa mereka yang menempati area secara tidak sah tidak dapat dibiarkan. Namun demikian, Pemko tetap berupaya mencarikan solusi dengan pendekatan yang manusiawi.
“Kami bersama bu lurah sudah mencari lahan fasilitas umum di sekitar permukiman terdekat untuk relokasi. Jadi tidak serta-merta mereka dibiarkan begitu saja. Kami tetap memikirkan nasib mereka, apalagi yang ber-KTP Palangka Raya,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Fairid menyampaikan bahwa para pedagang juga akan dilibatkan dalam program bantuan sosial yang menjadi bagian dari 100 hari program kerja Wali Kota. Bantuan tersebut meliputi Rp1,5 juta untuk warga yang masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), serta Rp2,5 juta bagi pelaku UMKM dan warga non-DTKS.
“Ini bentuk kepedulian kami agar proses penataan tetap berpihak pada masyarakat kecil,” tandas Fairid. (Red/Adv)
