![](https://kolomredaksi.com/wp-content/uploads/2026/06/KR__GEPENG__HUT-KALTENG.jpg")
PALANGKA RAYA – Pemprov Kalteng terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan pemerintahan yang terbuka melalui berbagai inovasi pelayanan informasi berbasis digital. Mulai dari integrasi data antarorganisasi perangkat daerah (OPD), penyediaan layanan pengaduan masyarakat, hingga perluasan jaringan internet ke wilayah pedalaman menjadi langkah yang dilakukan untuk memastikan informasi pemerintahan dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat.
Berbagai upaya itu dipaparkan Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo dalam Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Dalam kesempatan itu, Edy menjelaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan. Melalui akses informasi yang semakin luas, masyarakat dapat mengetahui kebijakan, program, serta perkembangan pembangunan daerah sekaligus memiliki kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
Salah satu inovasi yang menjadi perhatian adalah Kalteng Satu Data. Program ini dikembangkan untuk mengintegrasikan data dari seluruh OPD sehingga pengelolaan informasi pemerintahan dapat dilakukan secara terpadu. Setiap OPD memiliki admin yang bertanggung jawab mengelola data sesuai tugas dan kewenangannya.
Sistem tersebut diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi tanpa terkendala jarak dan waktu. Informasi yang tersedia secara daring juga menjadi sarana untuk meningkatkan transparansi sekaligus mendukung kebutuhan masyarakat terhadap data penyelenggaraan pemerintahan.
“Pemprov Kalteng terus berupaya meningkatkan keterbukaan informasi publik agar masyarakat dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan. Salah satunya melalui Kalteng Satu Data yang menghimpun seluruh data dari OPD. Masing-masing OPD memiliki admin yang bertugas mengelola data sehingga masyarakat dapat mengakses berbagai informasi tersebut melalui internet,” jelas Edy.
Tidak hanya menyediakan akses informasi, Pemprov Kalteng juga membuka ruang komunikasi dengan masyarakat melalui kanal Lapor Gub. Layanan ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan, mulai dari keluhan pelayanan publik, masukan terhadap kebijakan, hingga kritik terkait pelaksanaan pembangunan.
Aspirasi yang masuk melalui kanal itu akan dikoordinasikan dengan perangkat daerah sesuai bidang permasalahan. Dengan mekanisme ini, pemerintah dapat menerima informasi langsung mengenai berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dan meneruskannya kepada instansi yang memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti.
Keberadaan Lapor Gub juga menjadi bagian dari upaya membangun pola komunikasi yang lebih terbuka antara pemerintah dan masyarakat. Partisipasi publik diharapkan semakin meningkat sehingga pelaksanaan pembangunan tidak hanya berjalan berdasarkan perencanaan pemerintah, tetapi juga memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
“Lapor Gub menjadi sarana masyarakat untuk menyampaikan masukan, keluhan, dan kritik terkait pembangunan Kalteng. Setiap laporan akan dikoordinasikan dengan dinas terkait sesuai bidang permasalahannya,” ungkap Edy.
Di sisi lain, pemerataan akses internet menjadi perhatian penting dalam mendukung keterbukaan informasi, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pedalaman. Kondisi geografis Kalteng yang memiliki wilayah luas masih menghadirkan tantangan dalam penyediaan jaringan komunikasi di sejumlah kawasan.
Untuk mendukung perluasan konektivitas, Pemprov Kalteng telah menyediakan 1.783 perangkat Starlink bagi wilayah yang mengalami keterbatasan jaringan atau blank spot. Kehadiran perangkat ini diharapkan membantu masyarakat mendapatkan akses internet sehingga tidak tertinggal dalam memperoleh informasi dan memanfaatkan layanan digital.
Perluasan jaringan internet juga memiliki manfaat yang lebih luas, karena dapat menunjang akses masyarakat terhadap informasi pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta berbagai pelayanan pemerintahan. Dengan konektivitas yang semakin baik, peluang masyarakat di wilayah pedalaman untuk berpartisipasi dalam pembangunan juga semakin terbuka.
Selain memaparkan inovasi digital, Edy turut menjelaskan program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) sebagai salah satu langkah Pemprov Kalteng dalam mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat. Program ini mencakup berbagai sektor, meliputi pendidikan, kesehatan, ekonomi, UMKM, dan bantuan sosial.
Melalui KHBS, pemerintah berupaya menghadirkan dukungan yang menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat. Penyampaian informasi mengenai program ini menjadi penting agar masyarakat mengetahui fasilitas yang disediakan, memahami manfaatnya, serta dapat mengakses dukungan sesuai ketentuan yang berlaku.
Edy berharap berbagai langkah yang telah dilakukan dapat mendorong peningkatan keterbukaan informasi publik di Kalteng. Pemerintah juga berkomitmen memperluas akses informasi agar masyarakat di perkotaan maupun pedalaman memiliki kesempatan yang sama untuk mengetahui program dan kebijakan pembangunan.
Penguatan keterbukaan informasi melalui Kalteng Satu Data, Lapor Gub, penyediaan Starlink, serta program KHBS menjadi bagian dari upaya membangun pemerintahan yang transparan dan responsif. Melalui penyediaan informasi yang mudah diakses dan ruang partisipasi yang lebih luas, Pemprov Kalteng berharap kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan terus meningkat. (*)
