![](https://kolomredaksi.com/wp-content/uploads/2026/06/KR__GEPENG__HUT-KALTENG.jpg")
PALANGKA RAYA – Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Purdiono, melontarkan kritik terhadap rencana pemerintah pusat menyalurkan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih).
Ia meminta pemerintah tidak terburu-buru memperluas fungsi koperasi sebelum kemampuan dan kesiapan operasionalnya benar-benar terbukti.
Purdiono menegaskan, pemerintah seharusnya memprioritaskan pembenahan sistem yang sudah berjalan daripada terlalu cepat menggulirkan wacana perubahan. Setiap kebijakan baru, terlebih yang berkaitan dengan penyaluran gaji ASN, membutuhkan perencanaan matang agar pelaksanaannya tidak menimbulkan persoalan baru.
Ia mengingatkan bahwa gagasan yang terlihat menjanjikan belum tentu mudah diterapkan di lapangan. Pemerintah perlu mempertimbangkan kesiapan lembaga pelaksana, mekanisme kerja, serta kemampuan sistem dalam menjamin kelancaran pelayanan.
“Saya justru mengkritik pemerintah. Pertama, kementerian jangan terlalu banyak berwacana. Kita kan sistem sudah ada. Kalau itu kurang, kita benahi, bukan kita ubah. Ini kan jadi masalah baru lagi,” kata Purdiono, Selasa (19/10/2026).
Menurut Purdiono, Kopdes Merah Putih perlu membuktikan kinerja dan keberhasilannya terlebih dahulu sebelum dipercaya mengemban tanggung jawab yang lebih besar. Pengembangan koperasi semestinya dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kemampuan pengurus, tata kelola organisasi, dan keberlanjutan kegiatan usaha.
Ia menjelaskan, koperasi memiliki prinsip dasar kebersamaan yang bertujuan memberikan manfaat bagi anggota sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat.
Karena itu, koperasi harus dibangun dengan visi yang jelas, didukung partisipasi anggota, dan dijalankan melalui pengelolaan yang sehat.
“Koperasi itu kan usaha bersama, semestinya didirikan oleh masyarakat yang satu visi, anggota mendapat manfaat yang sama. Tentu saja untuk berputarnya roda perekonomian masyarakat. Nah, hal tersebut kan butuh proses,” ujarnya.
Purdiono menilai, pembentukan koperasi saja tidak cukup untuk menjamin keberhasilan program. Kopdes Merah Putih harus mampu menunjukkan aktivitas usaha yang nyata, memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta membangun kepercayaan melalui pengelolaan yang profesional dan transparan.
Terlebih, koperasi akan menghadapi persaingan dengan lembaga keuangan dan penyedia jasa lainnya. Kondisi itu menuntut adanya kesiapan sumber daya manusia, sistem administrasi yang memadai, serta kemampuan menjaga kualitas pelayanan. Tanpa fondasi yang kuat, perluasan fungsi koperasi berisiko tidak berjalan sesuai harapan.
Selain mendorong penguatan koperasi, Purdiono membuka peluang sinergi antara Kopdes Merah Putih dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kerja sama itu dapat menjadi alternatif untuk mengembangkan kegiatan ekonomi, sepanjang dirancang berdasarkan kebutuhan dan kapasitas masing-masing pihak.
Ia juga menekankan pentingnya pembenahan pengelolaan BUMD agar mampu meningkatkan kinerja dan memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah. Penguatan badan usaha milik daerah perlu diarahkan pada tata kelola yang profesional, efisiensi operasional, dan hasil usaha yang dapat dipertanggungjawabkan.
Terkait rencana penyaluran gaji ASN melalui Kopdes Merah Putih pada 2026, Purdiono meminta pemerintah mengutamakan bukti kesiapan dibandingkan memperluas wacana.
Ia menginginkan agar koperasi terlebih dahulu menjalankan fungsi utamanya secara optimal sebelum dibebani tugas tambahan yang membutuhkan tanggung jawab besar.
“Lebih baik jangan terlalu banyak berwacana. Silakan saja Kopdes itu jalan dulu. Jalan saja belum, wacananya sudah terlalu jauh,” tegasnya.
Purdiono menegaskan, kritik itu bukan bentuk penolakan terhadap pengembangan koperasi. Ia mendukung keberadaan Kopdes Merah Putih sebagai salah satu upaya memperkuat ekonomi masyarakat, tetapi pelaksanaannya harus memiliki arah yang jelas, tahapan yang realistis, dan target yang terukur.
Ia berharap pemerintah lebih mengutamakan realisasi program daripada sekadar menyampaikan rencana. Dengan pengelolaan yang baik dan hasil kerja yang dapat dirasakan masyarakat, Kopdes Merah Putih diharapkan berkembang secara berkelanjutan sebelum mendapatkan tanggung jawab yang lebih luas.
“Kita mendukung koperasi itu ada, tapi jangan terlalu jauh. Kalau hanya berwacana, lalu seperti apa akhirnya nanti,” pungkasnya. (*)
