![](https://kolomredaksi.com/wp-content/uploads/2026/06/KR__GEPENG__HUT-KALTENG.jpg")
PALANGKA RAYA – Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Yohanes Freddy Ering, meminta pemerintah pusat memberikan porsi Dana Bagi Hasil (DBH) yang lebih optimal kepada daerah.
Langkah ini menjadi penting untuk menjaga kemampuan fiskal Kalteng dalam membiayai pembangunan sekaligus memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat.
Freddy mengatakan, Kalteng merupakan salah satu daerah yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan nasional.
Karena itu, pembagian hasil dari penerimaan negara perlu memberikan manfaat yang lebih besar bagi daerah sehingga pembangunan dapat berjalan seiring dengan kontribusi yang diberikan.
“Bagaimanapun bagi hasil dari pendapatan pajak dan lain-lain itu harus lebih maksimal lagi. Memang sulit apabila bergantung dengan pemerintah pusat,” kata Freddy, Kamis (8/10/2026).
Ia mengakui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap menjadi pekerjaan penting bagi pemerintah daerah. Optimalisasi potensi pendapatan perlu dilakukan agar ketergantungan terhadap dana transfer dapat dikurangi secara bertahap.
Namun, kebutuhan pembangunan Kalteng yang cukup besar membuat dana transfer dari pemerintah pusat masih memegang peranan penting.
Selain DBH, daerah juga mengandalkan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mendukung pembiayaan berbagai program.
Persoalan itu semakin terasa ketika alokasi Transfer ke Daerah (TKD) mengalami pemangkasan. Freddy menyebut tekanan fiskal akibat kebijakan itu tidak hanya dihadapi Kalteng, tetapi juga sejumlah daerah lainnya.
“Ini memang bukan Kalteng saja, sebagaimana juga daerah-daerah lain memang rata-rata menjerit. Karena TKD yang dipangkas,” ujarnya.
Menurut dia, pemerintah pusat perlu melihat kondisi daerah secara menyeluruh sebelum menetapkan kebijakan transfer. Daerah membutuhkan ruang anggaran yang memadai agar program pembangunan dan pelayanan dasar kepada masyarakat tetap dapat berjalan.
Salah satu komponen yang perlu diperkuat ialah DBH. Freddy berharap peningkatan DBH dapat menjadi bagian dari kebijakan transfer pada tahun-tahun mendatang dengan besaran yang lebih proporsional dan mampu memberikan dampak nyata bagi daerah.
“Antara lain ya kenaikan DBH. Oke lah tidak 100 persen, tapi jangan juga yang terlampau jauh banget,” tegas Freddy.
Ia menjelaskan, kemampuan fiskal daerah sangat menentukan keleluasaan pemerintah dalam menyusun prioritas pembangunan. Ketika sumber pendanaan terbatas, pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian terhadap berbagai rencana dan kebutuhan belanja.
Karena itu, penguatan transfer dari pusat diharapkan dapat memberikan kepastian bagi daerah dalam menjalankan pembangunan. Tambahan ruang fiskal juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat serta mendukung program yang menyentuh kebutuhan publik secara langsung.
Freddy berharap pemerintah pusat dan daerah dapat membangun komunikasi yang lebih kuat dalam membahas kebijakan TKD.
Pembagian DBH yang lebih proporsional diharapkan mampu memperkuat kapasitas fiskal Kalteng, sekaligus memberikan ruang yang lebih luas bagi daerah untuk mengelola pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat. (*)
