![](https://kolomredaksi.com/wp-content/uploads/2026/06/KR__GEPENG__HUT-KALTENG.jpg")
PALANGKA RAYA – Gubernur Kalteng Agustiar Sabran memastikan penanganan SMAN 1 Cempaga yang terdampak kebakaran menjadi perhatian serius Pemprov Kalteng.
Kepastian itu disampaikan saat Agustiar meninjau langsung kondisi sekolah di Jalan Tjilik Riwut Km 28, Desa Sungai Paring, Kecamatan Cempaga, Kotawaringin Timur, Sabtu (3/10/2026).
Kebakaran melanda SMAN 1 Cempaga pada Minggu dini hari, 27 September 2026, sekitar pukul 02.30 WIB. Sejumlah bangunan sekolah mengalami kerusakan akibat peristiwa itu, sehingga aktivitas belajar mengajar ikut terdampak.
Saat berada di lingkungan sekolah, Agustiar melihat kondisi fasilitas yang terdampak api dan mencermati kebutuhan pemulihan.
Ia memastikan pemerintah segera mengambil langkah agar kerusakan tidak menghambat kegiatan pendidikan dalam waktu lama.
“Memang benar SMA berada di bawah kewenangan provinsi. Bangunan yang terbakar ini akan segera kami bangun kembali tahun 2026 ini,” tegas Agustiar.
Pembangunan kembali fasilitas sekolah menjadi langkah penting untuk mengembalikan kegiatan belajar mengajar ke kondisi normal.
Agustiar meminta jajaran terkait bergerak cepat sehingga siswa dan guru memiliki kepastian mengenai keberlangsungan pembelajaran.
Ia juga menekankan bahwa kondisi sekolah pascakebakaran membutuhkan penanganan segera. Selain memulihkan bangunan, pemerintah perlu memastikan lingkungan belajar dapat digunakan dengan aman dan mendukung aktivitas pendidikan.
“Kondisinya sangat genting. Saat ini kita harus bergerak cepat,” pungkasnya.
Langkah cepat Pemprov Kalteng diharapkan dapat memberikan kepastian bagi pihak sekolah, terutama siswa dan tenaga pendidik yang aktivitasnya ikut terdampak. Perbaikan fasilitas menjadi bagian dari upaya menjaga layanan pendidikan tetap berjalan meski sekolah baru saja menghadapi musibah kebakaran.
Dengan pembangunan kembali yang dijadwalkan berlangsung pada 2026, pemerintah berupaya agar SMAN 1 Cempaga dapat segera memiliki fasilitas yang memadai. Pemulihan sarana pendidikan juga menjadi bentuk perhatian Pemprov Kalteng terhadap keberlanjutan proses belajar mengajar di daerah. (*)
