![](https://kolomredaksi.com/wp-content/uploads/2026/06/KR__GEPENG__HUT-KALTENG.jpg")
PALANGKA RAYA – Akses menuju sekolah masih menjadi tantangan bagi anak-anak di sejumlah wilayah pedalaman Kalteng. Di Desa Tumbang Tangoi, Kecamatan Petak Malai, Katingan, pelajar SD Negeri 1 Tumbang Tangoi masih harus menyeberangi sungai menggunakan perahu untuk mencapai sekolah.
Kondisi ini menjadi perhatian DPRD Kalteng yang mendorong pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan infrastruktur dasar di wilayah dengan keterbatasan akses. Jalan dan jembatan dianggap memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran aktivitas masyarakat, termasuk memastikan anak-anak dapat menjangkau sekolah.
Anggota Komisi III DPRD Kalteng, Bryan Iskandar, mengatakan pembangunan perlu disusun berdasarkan kebutuhan nyata yang dihadapi masyarakat. Pemerintah diharapkan tidak hanya melihat pembangunan dari sisi pemerataan, tetapi juga mempertimbangkan tingkat kesulitan akses yang dialami warga di setiap wilayah.
“Masih ada anak-anak yang harus menyeberangi sungai untuk bersekolah karena belum tersedia jembatan. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur dasar harus menjadi perhatian serius pemerintah,” ujar Bryan, Selasa (11/8/2026).
SD Negeri 1 Tumbang Tangoi berada di Desa Tumbang Tangoi, Kecamatan Petak Malai. Kawasan ini berada cukup jauh dari pusat Katingan dan memiliki kondisi geografis yang membuat sebagian aktivitas masyarakat masih bergantung pada jalur darat dan sungai.
Data pemerintah daerah mencatat ibu kota Kecamatan Petak Malai, Tumbang Baraoi, berjarak sekitar 230 kilometer dari Kasongan. Jarak yang cukup jauh itu menjadi salah satu gambaran tantangan konektivitas yang dihadapi masyarakat di kawasan pedalaman.
Bagi anak-anak yang bersekolah di Tumbang Tangoi, perjalanan menuju sekolah menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan. Penggunaan perahu untuk menyeberangi sungai menunjukkan akses menuju fasilitas pendidikan belum sepenuhnya didukung infrastruktur penghubung yang memadai.
Bryan menyebut pembangunan jalan dan jembatan perlu masuk dalam perencanaan berdasarkan skala kebutuhan. Infrastruktur dasar memiliki manfaat luas karena tidak hanya mendukung pendidikan, tetapi juga memperlancar mobilitas masyarakat dalam menjalankan berbagai aktivitas sehari-hari.
“Lebih baik anggaran difokuskan pada kebutuhan yang benar-benar dirasakan masyarakat. Infrastruktur dasar memiliki dampak langsung terhadap kualitas hidup warga, sehingga harus ditempatkan sebagai prioritas pembangunan,” katanya.
Ia juga meminta pemerintah melakukan pemetaan terhadap desa-desa yang masih menghadapi kendala akses. Pemetaan dapat menjadi dasar dalam menyusun program pembangunan agar anggaran diarahkan ke titik-titik yang membutuhkan penanganan sesuai kondisi di lapangan.
Konektivitas yang lebih baik akan memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas. Selain memudahkan anak-anak menuju sekolah, pembangunan jalan dan jembatan dapat membantu warga mengakses pelayanan publik, memenuhi kebutuhan sehari-hari, serta mendukung aktivitas ekonomi di wilayah pedalaman.
Bryan menegaskan pendidikan harus menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan prioritas pembangunan. Anak-anak di wilayah terpencil memiliki hak yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan, sehingga jarak dan kondisi geografis perlu diimbangi dengan penyediaan infrastruktur yang memadai.
“Pemerintah perlu memastikan kondisi geografis tidak menjadi penghalang bagi anak-anak pedalaman untuk mendapatkan layanan pendidikan yang layak,” tegas Bryan.
DPRD Kalteng mendorong pemerintah daerah terus memperkuat perencanaan pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat hingga ke tingkat desa. Dengan perhatian yang lebih besar terhadap infrastruktur dasar, akses pendidikan dan mobilitas warga di kawasan pedalaman diharapkan semakin terbuka. (*)
