Habib Sayid Minta Pembangunan Wilayah Pedalaman Lebih Merata

PALANGKARAYA – Anggota DPRD Kalimantan Tengah, Habib Sayid Abdurrahman kembali mengingatkan pentingnya pemerataan pembangunan hingga ke wilayah pedalaman dan kawasan perbatasan. Menurutnya, masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) IV masih mengharapkan perhatian yang lebih besar terhadap pembangunan infrastruktur dasar.

“Masyarakat berharap pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan infrastruktur dasar yang dinilai menjadi kebutuhan mendesak,” ujar Habib Sayid, baru-baru ini.

Ia menjelaskan bahwa jalan dan jembatan di beberapa wilayah masih mengalami kerusakan sehingga menghambat mobilitas masyarakat. Kondisi tersebut dinilai menjadi persoalan mendasar yang perlu segera ditangani agar aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pelayanan publik dapat berjalan lebih baik.

“Warga menyampaikan bahwa kondisi jalan dan jembatan di beberapa wilayah sudah rusak dan perlu segera diperbaiki. Mereka merasa tertinggal dibandingkan daerah lain yang infrastrukturnya sudah jauh lebih baik,” katanya.

Habib menilai kesenjangan pembangunan infrastruktur masih menjadi tantangan yang harus diselesaikan pemerintah. Menurutnya, akses transportasi yang terbatas berdampak langsung terhadap tingginya biaya logistik serta menurunnya efektivitas berbagai aktivitas masyarakat.

“Keterbatasan akses jalan membuat biaya logistik naik, harga kebutuhan pokok melonjak, dan aktivitas ekonomi masyarakat terganggu. Selain itu, anak-anak kesulitan menuju sekolah, dan layanan kesehatan jadi tidak mudah dijangkau,” ungkapnya.

Sebagai legislator dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Habib menegaskan pembangunan yang berkeadilan harus mampu menjangkau seluruh wilayah, termasuk daerah di DAS Barito. Pemerataan pembangunan, menurutnya, menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

“Pemerataan pembangunan bukan hanya membangun jalan atau jembatan, tetapi juga membuka akses bagi masyarakat untuk berkembang. Ini soal keadilan sosial dan tanggung jawab moral pemerintah terhadap rakyatnya,” tegasnya.

Habib juga menilai kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten menjadi faktor penting dalam mempercepat realisasi pembangunan di daerah pedalaman. Dengan sinergi yang kuat, setiap aspirasi masyarakat diharapkan dapat diwujudkan melalui program yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

“Kami di DPRD siap mengawal agar aspirasi masyarakat pedalaman tidak sekadar menjadi catatan, tetapi benar-benar diwujudkan dalam program nyata. Kami berharap pembangunan di wilayah terpencil dapat dipercepat sehingga kesenjangan antarwilayah semakin berkurang dan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat,” tandas Habib. (Red/Adv)